Berita

Djoko Edhi Abdurrahman/Net

Politik

Rezim Dikuasai Hoax

KAMIS, 04 MEI 2017 | 06:58 WIB | OLEH: DJOKO EDHI ABDURRAHMAN

ISTANA dan Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah bahwa ranking ekonomi Indonesia dalam pidato Presiden Jokowi adalah ranking ketiga dunia. Melainkan ranking ketiga G20.

Kasihan Mukidi. Kekurangan RAM (random access memory). Mestinya mininal 4 giga, adanya 1 giga. Terus-terusan hang. Kalau mau berdusta, kira-kira dulu deh, yang kira-kira tak ketahuan. Malu-maluin bangsa Indonesia. Data ekonomi di-hoax-in yang di tiap pusat statistik dunia tercantum 24 jam.

Tampaknya, rezim Presiden Jokowi penganut mazhab yang dikemukakan Dr. Syahganda Nainggolan, "How to lie with statistic". Masalahnya, Presiden Clinton diimpeach bukan karena blowjob dengan Lewinsky, melainkan karena berdusta!


Ranking ketiga dunia itu sudah saya dengar dari Luhut Binsar Panjaitan (LBP) bulan puasa lalu ketika kami diundang ke kantor Menko Polhukam, kantor LBP.

Dengan gaya sedang menelpon Sri Mulyani di New York (markas Bank Dunia), dengan menyitir Sri, LBP lantas mengemukakan ranking itu ke forum. Kami senyum-senyum saja, karena kami tahu itu yang ngarang. Tapi sempat saya tanya ke LBP, mengapa pemerintah selalu berdusta?

Kami, Syahganda Nainggolan, Iksan Modjo, Sofiano, Connie Rahakundini, Taufikurrahman Ruki, dan Ferdinan Hutahayan diundang LBP, setelah kami mengkritik program tax amnesty sebagai pengampunan para koruptor BLBI, mafia narkoba, judi, pengemplang pajak, dan penjahat tax heaven. Tak disebut ranking ketiga dari G20, melainkan dunia.

Tak kami persoalkan ranking itu, anggap saja LBP blufing sebagaimana biasanya.

Kali ini fatal karena dikemukakan Presiden Jokowi di fora internasional. Lalu disebut para ekonom data fake. Saya kutip pandangan ekonom Hongkong, dikutip ekonom Indonesia di sana, dan menjadi trending topic di Sosmed.

Judulnya: "Saat Jokowi Berkunjung ke Hong Kong"

Saya cukup terkejut membaca kolom bisnis di South China Morning Post (SCMP). Seorang pengamat ekonomi Jake Van Der Kamp menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo dalam kolom opini bisnisnya.

Pada edisi 1 Mei SCMP, Jake Van Der Kamp memberi judul opininya sangat menghentak. "Opinion : Sorry President Widodo, GDP Ranking are Economists' Equivalent of Fake News."

Si Jake mengutip ucapan Jokowi. "Indonesia's economic growth is the third in the world after India and China," said Indonesian President Joko Widodo.

Dengan nada yang menyeleneh, Jake menulis opininya dengan kalimat: Third in the world, is it? What world is that? Pernyataannya tersebut seakan balik bertanya dari mana angka pertumbuhan ekonomi Indonesia berada nomor ketiga dunia tersebut.

Selanjutnya Pak Jake menguraikan pendapatnya. Dia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5,02 persen itu hanya berada di urutan ke-13. Urutan tersebut pun bukan dunia tetapi di kawasan Asia.

Om Jake pun menjelaskan siapa saja negara yang masuk 12 besar dalam pertumbuhan ekonomi Asia tersebut. Dia menulis India 7,5 persen, Laos 7,4 persen , Myanmar 7,3 persen, Kamboja 7,2 persen, Bangladesh 7,1 persen, Filipina 6,2 persen, China 6,7 persen, Palau 5,5 persen, dan Timor Leste 5,5 persen.

Setelah baca opini tersebut saya dibuat semakin heran. Apalagi Pak Jake mengatakan pernyataan yang bikin penasaran. "Don't let the facts get in way of good story."

Opini tersebut jelas menampar saya sebagai orang Indonesia. Apalagi pernyataan Jokowi dituduh 'mengarang cerita soal pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hebat'. Saya yakin Pak Jokowi hanya mendapat data dan informasi dari para pembantunya dalam hal ini para menteri terkait.

Siapa yang memberi data yang 'debatable' disajikan di forum internasional saat Jokowi kunjungan ke Hong Kong. Para menteri terkait harus menjelaskan dan bertanggung atas data yang dibantah pengamat ekonomi internasional. Jangan sampai Jokowi dipermalukan dengan data tak akurat di depan mata internasional.

Segera copot para hoaxer itu Mister President! [***]

Penulias adalah mantan Anggota Komisi Hukum DPR dan Wakil Sekretaris Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (PBNU).

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

UPDATE

RI Peringkat 18 Kasus Anti-Dumping, Kalah Agresif dari AS dan India

Selasa, 26 Mei 2026 | 18:19

Publik Diajak Terlibat Awasi Kualitas Makanan Lewat Aplikasi Reviu Pelaksanaan MBG

Selasa, 26 Mei 2026 | 18:04

Keluarga Terdakwa Kasus Pembunuhan di Pemalang Ngadu ke Legislator Nasdem

Selasa, 26 Mei 2026 | 17:52

Lembang Berpeluang Diserbu Wisatawan saat Long Weekend

Selasa, 26 Mei 2026 | 17:33

Kemlu RI Rayakan Africa Day 2026 Lewat Laga Persahabatan Diplomatik

Selasa, 26 Mei 2026 | 17:29

Sudah Bertransformasi, Penguatan Literasi Digital jadi Kunci Cegah TPPO

Selasa, 26 Mei 2026 | 17:26

Salat Id di Prancis, Prabowo Cetak Sejarah

Selasa, 26 Mei 2026 | 17:22

RI-Thailand Perkuat Hubungan Bisnis dan Kerja Sama Hukum

Selasa, 26 Mei 2026 | 16:54

Haji Mabrur Jadi Duta Antikorupsi

Selasa, 26 Mei 2026 | 16:50

Prabowo Dijadwalkan Salat Iduladha Bersama Diaspora RI di Paris

Selasa, 26 Mei 2026 | 16:37

Selengkapnya