Berita

Djoko Edhi Abdurrahman/Net

Politik

Rezim Dikuasai Hoax

KAMIS, 04 MEI 2017 | 06:58 WIB | OLEH: DJOKO EDHI ABDURRAHMAN

ISTANA dan Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah bahwa ranking ekonomi Indonesia dalam pidato Presiden Jokowi adalah ranking ketiga dunia. Melainkan ranking ketiga G20.

Kasihan Mukidi. Kekurangan RAM (random access memory). Mestinya mininal 4 giga, adanya 1 giga. Terus-terusan hang. Kalau mau berdusta, kira-kira dulu deh, yang kira-kira tak ketahuan. Malu-maluin bangsa Indonesia. Data ekonomi di-hoax-in yang di tiap pusat statistik dunia tercantum 24 jam.

Tampaknya, rezim Presiden Jokowi penganut mazhab yang dikemukakan Dr. Syahganda Nainggolan, "How to lie with statistic". Masalahnya, Presiden Clinton diimpeach bukan karena blowjob dengan Lewinsky, melainkan karena berdusta!


Ranking ketiga dunia itu sudah saya dengar dari Luhut Binsar Panjaitan (LBP) bulan puasa lalu ketika kami diundang ke kantor Menko Polhukam, kantor LBP.

Dengan gaya sedang menelpon Sri Mulyani di New York (markas Bank Dunia), dengan menyitir Sri, LBP lantas mengemukakan ranking itu ke forum. Kami senyum-senyum saja, karena kami tahu itu yang ngarang. Tapi sempat saya tanya ke LBP, mengapa pemerintah selalu berdusta?

Kami, Syahganda Nainggolan, Iksan Modjo, Sofiano, Connie Rahakundini, Taufikurrahman Ruki, dan Ferdinan Hutahayan diundang LBP, setelah kami mengkritik program tax amnesty sebagai pengampunan para koruptor BLBI, mafia narkoba, judi, pengemplang pajak, dan penjahat tax heaven. Tak disebut ranking ketiga dari G20, melainkan dunia.

Tak kami persoalkan ranking itu, anggap saja LBP blufing sebagaimana biasanya.

Kali ini fatal karena dikemukakan Presiden Jokowi di fora internasional. Lalu disebut para ekonom data fake. Saya kutip pandangan ekonom Hongkong, dikutip ekonom Indonesia di sana, dan menjadi trending topic di Sosmed.

Judulnya: "Saat Jokowi Berkunjung ke Hong Kong"

Saya cukup terkejut membaca kolom bisnis di South China Morning Post (SCMP). Seorang pengamat ekonomi Jake Van Der Kamp menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo dalam kolom opini bisnisnya.

Pada edisi 1 Mei SCMP, Jake Van Der Kamp memberi judul opininya sangat menghentak. "Opinion : Sorry President Widodo, GDP Ranking are Economists' Equivalent of Fake News."

Si Jake mengutip ucapan Jokowi. "Indonesia's economic growth is the third in the world after India and China," said Indonesian President Joko Widodo.

Dengan nada yang menyeleneh, Jake menulis opininya dengan kalimat: Third in the world, is it? What world is that? Pernyataannya tersebut seakan balik bertanya dari mana angka pertumbuhan ekonomi Indonesia berada nomor ketiga dunia tersebut.

Selanjutnya Pak Jake menguraikan pendapatnya. Dia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5,02 persen itu hanya berada di urutan ke-13. Urutan tersebut pun bukan dunia tetapi di kawasan Asia.

Om Jake pun menjelaskan siapa saja negara yang masuk 12 besar dalam pertumbuhan ekonomi Asia tersebut. Dia menulis India 7,5 persen, Laos 7,4 persen , Myanmar 7,3 persen, Kamboja 7,2 persen, Bangladesh 7,1 persen, Filipina 6,2 persen, China 6,7 persen, Palau 5,5 persen, dan Timor Leste 5,5 persen.

Setelah baca opini tersebut saya dibuat semakin heran. Apalagi Pak Jake mengatakan pernyataan yang bikin penasaran. "Don't let the facts get in way of good story."

Opini tersebut jelas menampar saya sebagai orang Indonesia. Apalagi pernyataan Jokowi dituduh 'mengarang cerita soal pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hebat'. Saya yakin Pak Jokowi hanya mendapat data dan informasi dari para pembantunya dalam hal ini para menteri terkait.

Siapa yang memberi data yang 'debatable' disajikan di forum internasional saat Jokowi kunjungan ke Hong Kong. Para menteri terkait harus menjelaskan dan bertanggung atas data yang dibantah pengamat ekonomi internasional. Jangan sampai Jokowi dipermalukan dengan data tak akurat di depan mata internasional.

Segera copot para hoaxer itu Mister President! [***]

Penulias adalah mantan Anggota Komisi Hukum DPR dan Wakil Sekretaris Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (PBNU).

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya