Berita

Djoko Edhi Abdurrahman/Net

Politik

Rezim Dikuasai Hoax

KAMIS, 04 MEI 2017 | 06:58 WIB | OLEH: DJOKO EDHI ABDURRAHMAN

ISTANA dan Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah bahwa ranking ekonomi Indonesia dalam pidato Presiden Jokowi adalah ranking ketiga dunia. Melainkan ranking ketiga G20.

Kasihan Mukidi. Kekurangan RAM (random access memory). Mestinya mininal 4 giga, adanya 1 giga. Terus-terusan hang. Kalau mau berdusta, kira-kira dulu deh, yang kira-kira tak ketahuan. Malu-maluin bangsa Indonesia. Data ekonomi di-hoax-in yang di tiap pusat statistik dunia tercantum 24 jam.

Tampaknya, rezim Presiden Jokowi penganut mazhab yang dikemukakan Dr. Syahganda Nainggolan, "How to lie with statistic". Masalahnya, Presiden Clinton diimpeach bukan karena blowjob dengan Lewinsky, melainkan karena berdusta!


Ranking ketiga dunia itu sudah saya dengar dari Luhut Binsar Panjaitan (LBP) bulan puasa lalu ketika kami diundang ke kantor Menko Polhukam, kantor LBP.

Dengan gaya sedang menelpon Sri Mulyani di New York (markas Bank Dunia), dengan menyitir Sri, LBP lantas mengemukakan ranking itu ke forum. Kami senyum-senyum saja, karena kami tahu itu yang ngarang. Tapi sempat saya tanya ke LBP, mengapa pemerintah selalu berdusta?

Kami, Syahganda Nainggolan, Iksan Modjo, Sofiano, Connie Rahakundini, Taufikurrahman Ruki, dan Ferdinan Hutahayan diundang LBP, setelah kami mengkritik program tax amnesty sebagai pengampunan para koruptor BLBI, mafia narkoba, judi, pengemplang pajak, dan penjahat tax heaven. Tak disebut ranking ketiga dari G20, melainkan dunia.

Tak kami persoalkan ranking itu, anggap saja LBP blufing sebagaimana biasanya.

Kali ini fatal karena dikemukakan Presiden Jokowi di fora internasional. Lalu disebut para ekonom data fake. Saya kutip pandangan ekonom Hongkong, dikutip ekonom Indonesia di sana, dan menjadi trending topic di Sosmed.

Judulnya: "Saat Jokowi Berkunjung ke Hong Kong"

Saya cukup terkejut membaca kolom bisnis di South China Morning Post (SCMP). Seorang pengamat ekonomi Jake Van Der Kamp menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo dalam kolom opini bisnisnya.

Pada edisi 1 Mei SCMP, Jake Van Der Kamp memberi judul opininya sangat menghentak. "Opinion : Sorry President Widodo, GDP Ranking are Economists' Equivalent of Fake News."

Si Jake mengutip ucapan Jokowi. "Indonesia's economic growth is the third in the world after India and China," said Indonesian President Joko Widodo.

Dengan nada yang menyeleneh, Jake menulis opininya dengan kalimat: Third in the world, is it? What world is that? Pernyataannya tersebut seakan balik bertanya dari mana angka pertumbuhan ekonomi Indonesia berada nomor ketiga dunia tersebut.

Selanjutnya Pak Jake menguraikan pendapatnya. Dia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5,02 persen itu hanya berada di urutan ke-13. Urutan tersebut pun bukan dunia tetapi di kawasan Asia.

Om Jake pun menjelaskan siapa saja negara yang masuk 12 besar dalam pertumbuhan ekonomi Asia tersebut. Dia menulis India 7,5 persen, Laos 7,4 persen , Myanmar 7,3 persen, Kamboja 7,2 persen, Bangladesh 7,1 persen, Filipina 6,2 persen, China 6,7 persen, Palau 5,5 persen, dan Timor Leste 5,5 persen.

Setelah baca opini tersebut saya dibuat semakin heran. Apalagi Pak Jake mengatakan pernyataan yang bikin penasaran. "Don't let the facts get in way of good story."

Opini tersebut jelas menampar saya sebagai orang Indonesia. Apalagi pernyataan Jokowi dituduh 'mengarang cerita soal pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hebat'. Saya yakin Pak Jokowi hanya mendapat data dan informasi dari para pembantunya dalam hal ini para menteri terkait.

Siapa yang memberi data yang 'debatable' disajikan di forum internasional saat Jokowi kunjungan ke Hong Kong. Para menteri terkait harus menjelaskan dan bertanggung atas data yang dibantah pengamat ekonomi internasional. Jangan sampai Jokowi dipermalukan dengan data tak akurat di depan mata internasional.

Segera copot para hoaxer itu Mister President! [***]

Penulias adalah mantan Anggota Komisi Hukum DPR dan Wakil Sekretaris Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (PBNU).

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya