Program Bela Negara Harus Masuk Kurikulum Pendidikan

RMOL. Program pelatihan bela negara yang digagas Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, harus diimplementasikan.

Penasehat dari Lembaga Studi Strategi Budaya Nusantara, Mustajab Latief menjelaskan, program bela negara menanamkan ideologi Pancasila, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara.

"Kemenhan harus bergerak cepat dan berada di garda terdepan dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Jangan terlalu berhati-hati dalam bersikap. Bila perlu sikat yang mengancam keutuhan bangsa," ujar dia kepada kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/5/).

Menurut Latif, seyogyanya bela negara harus masuk dalam kurikulum pendidikan. Terlebih bela negara relevan untuk kondisi saat ini. Mengingat, kondisi NKRI terancam pecah oleh segelintir kelompok intoleran.

Pria yang biasa disapa Mas Mus itu, menambahkan, apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sudah tepat. Khususnya, terkait program kerja yang dicanangkan Ryamizard.

"Beliau itu lahir dari tentara, paham betul mengenai pertahanan. Sejujurnya sih beliau tepatnya jadi panglima," jelasnya.

Sementara itu, organisasi kepemudaan (OKP) Brigade Pelajar Islam Indonesia (PII), menganggap apa yang telah dijalankan oleh Kemenhan sangat positif. Dalam hal ini, program bela negara yang dicanangkannya.

"Jika ada orgnisasi atau kelompok lain yang menyatakan atau mengkritisi kinerja Menhan, patut di waspadai. Itu bagian dari titipan asing," ujar Ketua OKP Brigade PII, Rahmat Himran.

Selain itu, Rahmat mengatakan, beberapa program kerja yang diluncurkan oleh Menhan, sebagian besar melibatkan semua OKP. Artinya, itu membuktikan keseriusan Menhan melibatkan para pemuda untuk bersama-sama dalam kegiatan bela negara.

Sejauh ini program bela negara Kemenhan, kata Rahmat, merupakan pemantapan pengetahuan wawasan. Sekaligus, menjadi bagian dalam memikirkan nasib bangsa ke depan.

"Untuk itu, kami dari OKP mendukung Menhan. karena sejalan dengan misi organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Seharusnya negara memberikan apresiasi terkait apa yang telah dilakukan Menhan," pungkasnya. [sam]