Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus mendorong kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan budidaya yang spesifik dengan potensi daerah. Diharapkan, kawasan-kawsan itu akan menjadi penghela pergerakan ekonomi lokal, regional bahkan nasional.
Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto menjelaskan, langkah tersebut sangat penting untuk menjamin distribusi perekonomian secara merata, terutama di wilayah pedesaan. Apalagi, saat ini angka gini rasio nasional masih cukup tinggi yakni sebesar 0,4 per 2016. Salah satu penyebab lantaran minimnya pendapatan masyarakat, dimana masih di bawah standar kelayakan secara ekonomi.
"Perikanan budidaya punya peran sangat penting dalam menurunkan angka ketimpangan ekonomi. Melalui penciptaan alternatif usaha, yaitu paling tidak pendapatan masyarakat dari usaha budidaya ikan bisa digenjot hingga minimal Rp 3 juta per bulan," beber Slamet dalam keterangannya, Rabu (3/5).
Menurutnya, salah satu upaya konkrit yang dilakukan melalui intensifikasi budidaya dan diversifikasi varian jenis komoditas sesuai potensi spesifik daerah. Saat ini, perkembangan teknologi budidaya sangat dinamis, sehingga diharapkan mampu menjawab tantangan bagi pemenuhan kebutuhan pangan, peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat.
KKP juga telah melakukan berbagai inovasi teknologi yang secara langsung mampu diadopsi masyarakat. Diantaranya pengembangan budidaya lele bioflok, pengembangan mina padi, budidaya udang skala rumah tangga, budidaya ikan hias, rumput laut, dan pengembangan pakan mandiri.
Karenanya, KKP pun telah meminta kerja sama stakeholder terkait, termasuk perguruan tinggi untuk mendorong penerapan Iptek dan membantu mengawal program-program yang dibuat. Sehingga nanatinya diharapkan akan efektif menumbuhkembangkan kawasan pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya perikanan budidaya di banyak daerah.
"Hampir 80 persen lebih anggaran KKP melalui Ditjen Perikanan Budidaya kami gelontorkan ke daerah dalam rangka memberdayakan masyarakat," jelas Slamet.
[wah]
