Berita

Pdt. Dr. Henriette T. Hutabarat-Lebang/net

Politik

PGI: Presiden Bersama TNI-Polri Harus Tegas Menindak Kelompok Perongrong Pancasila

RABU, 03 MEI 2017 | 14:39 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Persekutuan Gereja-gereja di lndonesia (PGI) mendukung sepenuhnya langkah-langkah Presiden Joko Widodo untuk meneguhkan ulang komitmen terhadap Pancasila, mewujud-nyatakan nilai-nilai Pancasila, serta bersama-sama merawat warisan kemajemukan.

Demikian bagian terakhir dari surat berjudul "Keprihatinan atas Kondisi Kebangsaan Kita" yang dikirim PGI kepada Presiden Joko Widodo. Surat bernomor 258/PGl-XVl/2017 tertanggal 2 Mei 2017 itu ditandatangani oleh Ketua Umum PGI, Pdt. Dr. Henriette T. Hutabarat-Lebang, dan Sekretaris Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, M.Th.

PGI mengimbau Presiden bersama dengan TNI dan Polri untuk mengambil tindakan tegas atas segala aksi dan kelompok yang berupaya merongrong Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. PGI mendukung langkah dan tindakan tegas yang diambil Pemerintah untuk menjaga tetap tegaknya NKRI.


PGI menghimbau Pemerintah Pusat dan Daerah untuk lebih sungguh-sungguh menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui proses pendidikan, sejak pendidikan dasar hingga perguruan.

PGI juga mengimbau kepada semua elemen bangsa untuk tetap taat dan setia terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta memelihara kebersamaan hidup bermasyarakat dan bernegara dalam bingkai NKRI dan dalam semangat Bhinneka Tunggal lka.

Di bagian terdahulu dalam surat yang sama, PGI merasakan kondisi kebangsaan sedang berada di ujung tanduk. Hal itu terjadi di tengah upaya Presiden mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui Revolusi Mental.

PGI mengaku melihat kecenderungan sekelompok masyarakat yang berniat meminggirkan Pancasila dari kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, dan menggesernya dengan dasar agama.

PGI pun menjabarkan empat poin berisi keprihatinan atas situasi-situasi sosial politik yang terjadi belakangan ini. (Baca: Ini Isi Surat Keprihatinan PGI Yang Dikirim Ke Jokowi). [ald]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya