Berita

Pdt. Dr. Henriette T. Hutabarat-Lebang/net

Politik

PGI: Presiden Bersama TNI-Polri Harus Tegas Menindak Kelompok Perongrong Pancasila

RABU, 03 MEI 2017 | 14:39 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Persekutuan Gereja-gereja di lndonesia (PGI) mendukung sepenuhnya langkah-langkah Presiden Joko Widodo untuk meneguhkan ulang komitmen terhadap Pancasila, mewujud-nyatakan nilai-nilai Pancasila, serta bersama-sama merawat warisan kemajemukan.

Demikian bagian terakhir dari surat berjudul "Keprihatinan atas Kondisi Kebangsaan Kita" yang dikirim PGI kepada Presiden Joko Widodo. Surat bernomor 258/PGl-XVl/2017 tertanggal 2 Mei 2017 itu ditandatangani oleh Ketua Umum PGI, Pdt. Dr. Henriette T. Hutabarat-Lebang, dan Sekretaris Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, M.Th.

PGI mengimbau Presiden bersama dengan TNI dan Polri untuk mengambil tindakan tegas atas segala aksi dan kelompok yang berupaya merongrong Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. PGI mendukung langkah dan tindakan tegas yang diambil Pemerintah untuk menjaga tetap tegaknya NKRI.


PGI menghimbau Pemerintah Pusat dan Daerah untuk lebih sungguh-sungguh menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui proses pendidikan, sejak pendidikan dasar hingga perguruan.

PGI juga mengimbau kepada semua elemen bangsa untuk tetap taat dan setia terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta memelihara kebersamaan hidup bermasyarakat dan bernegara dalam bingkai NKRI dan dalam semangat Bhinneka Tunggal lka.

Di bagian terdahulu dalam surat yang sama, PGI merasakan kondisi kebangsaan sedang berada di ujung tanduk. Hal itu terjadi di tengah upaya Presiden mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui Revolusi Mental.

PGI mengaku melihat kecenderungan sekelompok masyarakat yang berniat meminggirkan Pancasila dari kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, dan menggesernya dengan dasar agama.

PGI pun menjabarkan empat poin berisi keprihatinan atas situasi-situasi sosial politik yang terjadi belakangan ini. (Baca: Ini Isi Surat Keprihatinan PGI Yang Dikirim Ke Jokowi). [ald]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

PLN Gercep Pulihkan Listrik Pascagempa NTT: Bukti Negara Hadir

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:26

Peduli NTT, Pemkab Tuban Batalkan Pesta Kemerdekaan

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:15

Tunda Agenda Internal, PDIP Fokus Bantu Korban Gempa NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:00

Ketika Emak-emak Mengamuk di Depan Kepala BGN

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:50

HUT RI Momentum Bangkit Bersama di Tengah Duka Gempa

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:49

Operasional Pelabuhan Marina Disetop Pangkas Pendapatan Daerah Rp11 Miliar

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:33

PKS Yakin Rakyat Aceh Konsisten Bersama NKRI

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:30

BI Luncurkan Kartu Kredit Indonesia, Bisa Dipakai via QRIS

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:27

Bitcoin Menguat Terimbas Sentimen Positif Pasar Kripto Global

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:19

HUT Ke-81 RI Diwarnai Duka Gempa NTT: Ada Kesedihan di Tengah Perayaan

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:17

Selengkapnya