Berita

Presiden Jokowi Di Hongkong/Net

Bisnis

Menkeu Bertanggung Jawab Atas Klaim Jokowi Di Hongkong

RABU, 03 MEI 2017 | 10:43 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pernyataan Presiden Joko Widodo di Hongkong yang mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terbesar ketiga di dunia, setelah China dan India, dikritik.

Pengamat ekonomi dari luar, Jake Van Der Kamp dalam artikel di kolom bisnis South China Morning Post (SCMP) mencemooh data yang dimiliki Presiden Jokowi. Pasalnya, dalam catatan dia, Indonesia berada di peringkat ketiga belas dalam hal pertumbuhan ekonomi di dunia.

Analis ekonomi dari Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) Dani Setiawan juga mempertanyakan klaim data yang dipakai presiden.


"Saya tidak paham dari mana sumber data yang digunakan presiden. Seharusnya sebagai presiden, kredibilitas atas indikator ekonomi harus jadi perhatian," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Rabu (3/5).

Ia meminta pemerintah untuk tidak menggunakan data yang keliru hanya demi menyenangkan rakyat. Terlebih, jika melihat data statistik yang dikeluarkan OECD tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia (5,02 persen) di ASEAN masih kalah dari dibandingkan dengan negara-negara kecil seperti Myanmar (8,4 persen), Laos (7,3 persen), Kamboja (7,1 persen), dan Filipina (6,2 persen).

Atas alasan itu, Dani meminta kepada para menteri di bidang ekonomi untuk tidak sembarangan dalam menyajikan data kepada presiden. Terlebih jika data itu dijadikan bahan pidato presiden di forum internasional.

"Kasihan presiden, janganlah hanya untuk menyenangkan atasan, para menteri bertindak tidak profesional dalam menyajikan data-data," ujarnya.

"Tim ekonomi, terutama menteri keuangan, bertanggung jawab atas suplai informasi sesat kepada presiden," tegas Dani. [ian]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya