Berita

Presiden Jokowi Di Hongkong/Net

Bisnis

Menkeu Bertanggung Jawab Atas Klaim Jokowi Di Hongkong

RABU, 03 MEI 2017 | 10:43 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pernyataan Presiden Joko Widodo di Hongkong yang mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terbesar ketiga di dunia, setelah China dan India, dikritik.

Pengamat ekonomi dari luar, Jake Van Der Kamp dalam artikel di kolom bisnis South China Morning Post (SCMP) mencemooh data yang dimiliki Presiden Jokowi. Pasalnya, dalam catatan dia, Indonesia berada di peringkat ketiga belas dalam hal pertumbuhan ekonomi di dunia.

Analis ekonomi dari Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) Dani Setiawan juga mempertanyakan klaim data yang dipakai presiden.


"Saya tidak paham dari mana sumber data yang digunakan presiden. Seharusnya sebagai presiden, kredibilitas atas indikator ekonomi harus jadi perhatian," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Rabu (3/5).

Ia meminta pemerintah untuk tidak menggunakan data yang keliru hanya demi menyenangkan rakyat. Terlebih, jika melihat data statistik yang dikeluarkan OECD tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia (5,02 persen) di ASEAN masih kalah dari dibandingkan dengan negara-negara kecil seperti Myanmar (8,4 persen), Laos (7,3 persen), Kamboja (7,1 persen), dan Filipina (6,2 persen).

Atas alasan itu, Dani meminta kepada para menteri di bidang ekonomi untuk tidak sembarangan dalam menyajikan data kepada presiden. Terlebih jika data itu dijadikan bahan pidato presiden di forum internasional.

"Kasihan presiden, janganlah hanya untuk menyenangkan atasan, para menteri bertindak tidak profesional dalam menyajikan data-data," ujarnya.

"Tim ekonomi, terutama menteri keuangan, bertanggung jawab atas suplai informasi sesat kepada presiden," tegas Dani. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya