Berita

Gatot Nurmantyo/Net

Pertahanan

Pengganti Gatot Idealnya Dari Matra AU atau AL

RABU, 03 MEI 2017 | 05:03 WIB | LAPORAN:

RMOL. Presiden Joko Widodo diminta mempertimbangkan pergantian Panglima TNI lantaran masa jabatan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo akan segera berakhir.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menilai, panglima TNI kedepan mesti mempertimbangkan agenda politik pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam membangun poros maritim.

Idealnya, sambung Al Araf panglima TNI kedepan diambil dari matra laut atau udara. Alasannya, pembangunan poros maritim harus diikuti oleh pembangunan kekuatan udara dan kekuatan di laut.


"Dengan tidak mmeninggalkan kekuatan darat. Kekuatan darat itu penting, tapi yang prioritas itu udara dan laut. Sehingga idealnya Panglima TNI yang baru berasal dari Angkatan Udara atau Angkatan Laut," ujarnya di Jakarta, Selasa (2/5).

Al Araf menambahkan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga harus masuk dalam evaluasi Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, realitas konflik antara Kemenhan dan TNI dalam konteks pengelolaan anggaran pertahanan justru mengaburkan agenda reformasi pertahanan.

"Proses reformasi keamanan belum selesai dan harus diteruskan, harus dicari Menhan dan panglima TNI yang sejalan. Saya setuju agenda reformasi militer harus diselesaikan," ujarnya.

Senada dengan Al Araf, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Irine Hiraswari Gayatri menilai pembangunan poros maritim dalam tubuh militer perlu dibangun kembali.

Menurutnya, pemerintahan Jokowi tinggal menyisahkan dua tahun lagi, sehingga konsep pertahanan maritim mesti terwujud dengan bantuan militer yang dipimpin oleh panglima dari matra Angkatan Laut atau Angkatan Udara.

"Dalam mensukseskan poros maritim, maka rotasi pengantian panglima TNI perlu dilakukan dengan mengganti dari Angkatan Udara atau Angkatan Laut. Kalau mengikuti rotasi tersebut, harusnya sekarang Angkatan Udara. Saya yakin Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sudah legowo dan tidak akan melakukan resistensi," tutup Irine. [sam]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

UI Investigasi Kasus Pelecehan Seksual 16 Mahasiswa

Selasa, 14 April 2026 | 16:12

Miris, Makin Banyak Perusahaan Tak Buka Lowongan Kerja

Selasa, 14 April 2026 | 16:11

Pramono Dukung Pemberantasan Premanisme di Jakarta

Selasa, 14 April 2026 | 16:03

Jemaah Haji Tak akan Terbebani Kenaikan Ongkos Penerbangan

Selasa, 14 April 2026 | 16:02

Seruan Kudeta Presiden Prabowo Ancaman Serius

Selasa, 14 April 2026 | 15:46

Israel dan Lebanon Gelar Perundingan Damai di Washington

Selasa, 14 April 2026 | 15:43

Menteri Haji Janji Antrean Tidak Dihapus meski Ada War Tiket

Selasa, 14 April 2026 | 15:36

Aboe Bakar Minta Maaf terkait Pernyataan Madura dan Narkoba

Selasa, 14 April 2026 | 15:14

Tak Masuk Akal Nasdem Gabung Gerindra

Selasa, 14 April 2026 | 15:06

China Minta Semua Pihak Menahan Diri usai AS Blokade Selat Hormuz

Selasa, 14 April 2026 | 14:52

Selengkapnya