Berita

Gatot Nurmantyo/Net

Pertahanan

Pengganti Gatot Idealnya Dari Matra AU atau AL

RABU, 03 MEI 2017 | 05:03 WIB | LAPORAN:

RMOL. Presiden Joko Widodo diminta mempertimbangkan pergantian Panglima TNI lantaran masa jabatan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo akan segera berakhir.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menilai, panglima TNI kedepan mesti mempertimbangkan agenda politik pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam membangun poros maritim.

Idealnya, sambung Al Araf panglima TNI kedepan diambil dari matra laut atau udara. Alasannya, pembangunan poros maritim harus diikuti oleh pembangunan kekuatan udara dan kekuatan di laut.


"Dengan tidak mmeninggalkan kekuatan darat. Kekuatan darat itu penting, tapi yang prioritas itu udara dan laut. Sehingga idealnya Panglima TNI yang baru berasal dari Angkatan Udara atau Angkatan Laut," ujarnya di Jakarta, Selasa (2/5).

Al Araf menambahkan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga harus masuk dalam evaluasi Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, realitas konflik antara Kemenhan dan TNI dalam konteks pengelolaan anggaran pertahanan justru mengaburkan agenda reformasi pertahanan.

"Proses reformasi keamanan belum selesai dan harus diteruskan, harus dicari Menhan dan panglima TNI yang sejalan. Saya setuju agenda reformasi militer harus diselesaikan," ujarnya.

Senada dengan Al Araf, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Irine Hiraswari Gayatri menilai pembangunan poros maritim dalam tubuh militer perlu dibangun kembali.

Menurutnya, pemerintahan Jokowi tinggal menyisahkan dua tahun lagi, sehingga konsep pertahanan maritim mesti terwujud dengan bantuan militer yang dipimpin oleh panglima dari matra Angkatan Laut atau Angkatan Udara.

"Dalam mensukseskan poros maritim, maka rotasi pengantian panglima TNI perlu dilakukan dengan mengganti dari Angkatan Udara atau Angkatan Laut. Kalau mengikuti rotasi tersebut, harusnya sekarang Angkatan Udara. Saya yakin Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sudah legowo dan tidak akan melakukan resistensi," tutup Irine. [sam]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya