Berita

Gatot Nurmantyo/Net

Pertahanan

Pengganti Gatot Idealnya Dari Matra AU atau AL

RABU, 03 MEI 2017 | 05:03 WIB | LAPORAN:

RMOL. Presiden Joko Widodo diminta mempertimbangkan pergantian Panglima TNI lantaran masa jabatan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo akan segera berakhir.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menilai, panglima TNI kedepan mesti mempertimbangkan agenda politik pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam membangun poros maritim.

Idealnya, sambung Al Araf panglima TNI kedepan diambil dari matra laut atau udara. Alasannya, pembangunan poros maritim harus diikuti oleh pembangunan kekuatan udara dan kekuatan di laut.


"Dengan tidak mmeninggalkan kekuatan darat. Kekuatan darat itu penting, tapi yang prioritas itu udara dan laut. Sehingga idealnya Panglima TNI yang baru berasal dari Angkatan Udara atau Angkatan Laut," ujarnya di Jakarta, Selasa (2/5).

Al Araf menambahkan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga harus masuk dalam evaluasi Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, realitas konflik antara Kemenhan dan TNI dalam konteks pengelolaan anggaran pertahanan justru mengaburkan agenda reformasi pertahanan.

"Proses reformasi keamanan belum selesai dan harus diteruskan, harus dicari Menhan dan panglima TNI yang sejalan. Saya setuju agenda reformasi militer harus diselesaikan," ujarnya.

Senada dengan Al Araf, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Irine Hiraswari Gayatri menilai pembangunan poros maritim dalam tubuh militer perlu dibangun kembali.

Menurutnya, pemerintahan Jokowi tinggal menyisahkan dua tahun lagi, sehingga konsep pertahanan maritim mesti terwujud dengan bantuan militer yang dipimpin oleh panglima dari matra Angkatan Laut atau Angkatan Udara.

"Dalam mensukseskan poros maritim, maka rotasi pengantian panglima TNI perlu dilakukan dengan mengganti dari Angkatan Udara atau Angkatan Laut. Kalau mengikuti rotasi tersebut, harusnya sekarang Angkatan Udara. Saya yakin Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sudah legowo dan tidak akan melakukan resistensi," tutup Irine. [sam]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya