Berita

RMOL

Nusantara

Kemendes Jembatani Daerah Dapatkan Investasi

SELASA, 02 MEI 2017 | 22:43 WIB | LAPORAN:

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjembatani kabupaten untuk mendapatkan investasi dari pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Negara.

Menteri Desa Eko mempertemukan empat bupati dengan berbagai investor di kantornya, Kalibata Jakarta, Selasa (2/5). Pertemuan yang juga dihadiri beberapa kementerian terkait bertujuan untuk mempercepat klusterisasi desa-desa. Dia menjembatani pemerintah daerah untuk berkomunikasi langsung dengan investor, perbankan, dan kementerian terkait, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian LHK.

"Salah satu program kementerian yang utama adalah klusterisasi desa-desa. Untuk mempercepat agar desa fokus pada satu produk unggulan, Kementerian Desa setiap minggu mengundang lima sampai 10 bupati yang siap dengan produk unggulannya," jelasnya Eko kepada wartawan.


Empat kabupaten yang difasilitasi Eko yaitu Minahasa Utara, Tanah Laut, Poso, dan Manokwari Selatan. Setiap kabupaten berkomitmen untuk mempermudah perizinan dan prosedur bagi pengusaha yang akan berinvestasi. Manokwari Selatan misalnya yang bahkan bersedia memberikan lahan secara gratis kepada investor.

"Jadi dengan ini investor juga akan senang masuk ke daerah-daerah terpencil," ujar Eko.

Dia melanjutkan hasil dari pertemuan juga akan terus dievaluasi secara rutin. Satu bulan ke depan, pertemuan yang sama kembali digelar untuk melihat progres yang sudah dilaksanakan di lapangan.

"Jadi, langsung kita jembatani dengan dunia usaha, ada bank juga dan beberapa kementerian terkait. Jadi, beberapa daerah yang mau nanam jagung kita fasilitasi, butuh pasca panen cokelat juga kita datangkan pasca panen. Kayak Minahasa Utara kelapanya banyak kita jembatani dengan Salim Group. Ini Salim Group akan buat pembibitan 50-100 hektar dan kelapanya akan diserap oleh Salim Group," papar Eko.

Dia pun berharap agar pertemuan dapat menghasilkan hal konkret yang dapat langsung direalisasikan di desa-desa. Karena saat ini telah banyak kabupaten yang tertarik dengan program Produk Unggulan Desa.

"Dulu saya mengajak 42 bupati untuk ikut dalam program ini dan hanya 24 kabupaten yang tertarik. Sekarang setelah berhasil justru banyak kabupaten yang datang ke saya," demikian Eko. [wah] 

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya