Muhaimin Iskandar (tengah)
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar membuka dialog dengan para nelayan terkait beberapa Peraturan Menteri (Perma) Kelautan dan Perikanan di Gedung DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/5).
Beberapa Perma yang dikeluhkan nelayan yakni, Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Kemudian Permen KKP Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Permen KKP Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan.
Menurut Anwar, salah satu nelayan asal Sukabumi, peraturan terkait penangkapan lobster, kepiting dan rajungan telah menurunkan pendapatan nelayan. Nelayan tidak bisa lagi menangkap bibit lobster karena ancaman pidana dari peraturan tersebut. Padahal dalam sehari mereka bisa menghasilkan 100 ribu bibit lobster.
Berbeda dengan Anwar, Nawawi, nelayan asal Banten, mengeluhkan larangan penggunaan cangkrang yang berdampak banyak kapal di Banten tidak bisa melaut. Apalagi dari peraturan tersebut sudah ada tiga nakhoda kapal nelayan asal Banten ditangkap dan dijebloskan ke penjara.
"Nelayan cangkrang dulu ketemu Polair (Polisi Perairan) dan Angkatan Laut senang. Tapi sekarang terbalik, ketemu Polair dan Angkatan Laut jadi kabur. Ini yang terjadi tidak hanya di Banten," ungkap Nawawi.
Di kesempatan yang sama, Muhaimin menjelaskan pertemuan ini merupakan awal agar Menteri Susi Pudjiastuti mau duduk bersama dengan nelayan terkait dua Perma tersebut.
Bahkan, kata Muhaimin, pertemuan ini bisa menjadi langkah untuk membuat dialog nasional nelayan dengan pemerintah.
Muhaimin berharap, nelayan bisa bersabar dan menahan diri untuk memberi waktu kepada pemerintah dalam mengkaji ulang dua Perma tersebut.
"Kalau dalam waktu beberapa lama ini tidak ada penyelesaian baru kita buka dialog nasional yang lebih besar. Saya pikir dialog yang lebih besar nanti kita undang bapak presiden biar melihat langsung kenyataan ini," tutup Muhaimin.
[zul]
