BLBI Berawal Dari Saran-saran IMF Yang Memperburuk Situasi

Menko Perekonomian era Presiden Abudurahman Wahid, Rizal Ramli, mengungkapkan bahwa kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diwarnai korupsi tidak lepas dari peran International Monetary Fund (IMF).

"Seperti diketahui, Asia pada tahun 97-98 mengalami krisis (ekonomi). Kena negara-negara tetangga, kena Indonesia. Kalau kita tidak mengundang IMF, ekonomi Indonesia tetap kena krisis, anjlok sekitar 6 persen," ujar Rizal saat keluar dari Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (2/5).

Saat itu, Menteri Ekonomi di bawah Presiden Soeharto mengundang IMF. Hasilnya malah lebih buruk, perekonomian anjlok hingga 13 persen. Rizal satu-satunya ekonom nasional yang menolak peran IMF kala itu.

"Dari pengalaman di Latin Amerika, IMF malah bikin tambah rusak. Nah, setelah IMF masuk, dia sarankan tingkat bunga bank dinaikkan dari 18 persen rata-rata jadi 80 persen. Dampaknya, banyak perusahaan yang sehat jadi bangkrut, tidak tahan dengan bunga segitu," jelas Rizal.

IMF memerintahkan pemerintah Indonesia saat itu menutup 16 bank kecil. Hal tersebut justru membuat rakyat tidak percaya dengan seluruh bank di Indonesia, termasuk swasta.

"Rakyat mau menarik uang. Seperti BCA, Danamon, bank-bank itu nyaris bangkrut. Akhirnya pemerintah terpaksa suntik BLBI, ketika itu senilai 80 miliar dolar. Ini termasuk langkah penyelamatan bank terbesar di dunia," imbuhnya.

Terakhir, IMF juga memaksa pemerintah Indonesia menaikan harga BBM hingga 74 persen pada 1 Mei 1998. Rizal Ramli ketika itu telah memperingatkan sebaiknya tidak dilakukan karena suasana sosial sedang "panas".

"Namun, pada 1 Mei Presiden Soeharto naikkan harga BBM. Besoknya langsung terjadi demonstrasi besar-besaran. Akibat tiga kebijakan ini terjadilah kasus BLBI," ungkap Rizal Ramli. [ald]