Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menilai pendidikan Indonesia dalam 72 tahun kemerdekaan masih dibelenggu berbagai permasalahan yang mengabaikan watak pendidikan bercorak kebangsaan dan kerakyatan.
"Privatisasi dan liberalisasi pendidikan menjadi pintu masuk merebaknya budaya hedonisme dan radikalisme di kalangan pemuda," kata Komite Pendidikan GMNI Widya Fattah menyikapi peringatan Hari Pendidikan Nasional di Jakarta, Selasa (2/5).
Ditambahkannya, liberalisasi dan privatisasi pendidikan dirasakan memudahkan paham-paham lain masuk dalam dunia pendidikan yang memperlemah negara dalam membentuk nation dan character building bangsa indonesia.
Komite Pendidikan dan Kebudayaan Presidium GMNI juga menyoroti mudahnya paham radikalisme masuk dalam dunia pendidikan. Hal tersebut didukung temuan buku pelajaran yang diajarkan di Jombang Jawa Timur. Dalam buku itu anak didik diperbolehkan menganiaya anak lain yang beragama lain. Hal itu menandakan lemahnya negara melakukan pengawasan subtansi pendidikan.
"Sudah saatnya kita mengembalikan fungsi pendidikan sebagai arena mengasah dan mempertajam akal, serta mengembangkan intelektual dan karakter sebagaimana yang disebut Bung Karno tentang renaissance-pedagogie, yakni mendidik untuk bangkit," imbuhnya.
Karena itu , Presidium GMNI mendesak pemerintah Republik Indonesia memasukan kembali kurikulum tentang Pancasila serta melakukan sosialisasi pentingnya nasionalisme dan kebangsaan Indonesia dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.
"Tidak ada tawar menawar, pendidikan kewarganegaraan mesti dilaksanakan sungguh-sungguh, bukan sebagai komoditi politik semata, karena out putnya adalah perilaku anak-anak bangsa di masyarakat," tandasnya.
Dilain pihak, GMNI menilai perlunya upaya mempertegas dan mengontrol arah pendidikan bangsa agar terbentuk sebuah Nation and Character Building yang akan membawa bangsa ini menuju gotong royong menuju keadilan sosial sesuai dengan amanat UUD'45 dan Pancasila.
[san]
