Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Entah Bagaimana Nasib Kurikulum 2013

SELASA, 02 MEI 2017 | 10:44 WIB | LAPORAN:

Arah kebijakan pendidikan nasional hingga saat ini dinilai semakin kabur dan tidak tentu arah. Dua pilar utama pendidikan yaitu kurikulum dan guru, belum mendapat perhatian yang serius.
 
"Kurikulum 2013, entah bagaimana nasibnya. Sementara Uji Kompetensi Guru 2015 dan 2016 memberikan gambaran suram, betapa kemampuan guru-guru kita belum merata, dan belum cukup memuaskan," kata Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat DPP PKS Fahmy Alaydroes dalam keterangan tertulis Humas DPP PKS yang diterima redaksi, Selasa (2/5). 
 
Fahmy memaparkan, merujuk hasil penelitian Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), indeks kualitas pendidikan di Indonesia berada di bawah Ethopia dan Filipina. Melalui pengukuran Right to Education Index (RTEI); dalam hal mana ada lima indikator yang menjadi bahan pertimbangan, yakni governance, availability, accessibility, acceptability, dan adaptability. Dari kelima indikator yang diukur, Indonesia menempati urutan ketujuh dengan skor 77 persen.
 

 
Di sisi pendidikan informal, kata dia, belum menampakkan adanya iklim yang kondusif bagi pendidikan . Alih-alih mendapatkan hal yang positif, setiap hari mereka malah mendapatkan 'asupan pelajaran' yang merusak mental dan moral mereka. 
 
"Lihat saja segala tayangan televisi, bahkan termasuk iklan-iklan komersilnya, kebanyakan adalah acara-acara yang konsumtif, tayangan sinetron yang miskin nilai dan norma, adegan-adegan yang tidak mendidik, tampilan yang kurang pantas, gaya hidup yang mewah dan hura-hura,  tayangan reality show yang sarat kehidupan konflik dan kurang pantas dipirsa apalagi oleh anak-anak kita. Belum lagi dunia internet, dengan segala kemudahannya," urainya, mengkritik. 
 
Sementara itu, elemen pendidikan yang tidak kalah pentingnya, suri keteladanan juga sudah semakin langka. Padahal keteladanan adalah media pembelajaran yang paling mudah dan paling elementer.

"Yang terlihat adalah, yang sering didengar oleh anak-anak kita adalah para pemimpin formal yang sarat masalah. Pemimpin yang tak nampak wibawa dan tak nampak kepandaiannya. Pemimpin yang arogan, sering bersikap dan berkata kasar, pemimpin yang terlibat korupsi atau narkoba atau selingkuh dengan wanita. Anak-anak kita jarang melihat dan mendengar pemimpin yang layak jadi teladan," sesalnya.[wid] 
 
 
  

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya