Berita

Foto/Net

Politik

AMPI Desak Pemerintah Tegas Hukum Penyalur TKI Ilegal

SELASA, 02 MEI 2017 | 06:19 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) menaruh perhatian terhadap nasib buruh migran Indonesia di Hari Buruh atau May Day yang jatuh pada Senin (1/5). Ini lantaran, para pejuang devisa itu kerap berurusan dengan hukum di negara lain, bahkan hingga mendapat hukuman mati.

"Ini semua tentu karena ada 'pemain' TKI illegal yang membuat malu Indonesia dalam hal pengurusan tenaga kerja kerja ke negara lain," tegas Ketua Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja AMPI, Ahmad Andi Bahri di sela-sela Mayday 2017, Senin (1/5).

Banjir, begitu ia disapa, mengatakan bahwa pemerintah perlu tegas menindak para pengirim TKI lewat jalur non prosedural, yang kerap menyengsarakan TKI di luar negeri.


"Pemerintah dalam hal ini, Kemenaker, BNP2TKI, dan seluruh stakeholder yang bersangkutan dengan masalah TKI, harus menindak tegas agen penyalur TKI ilegal," ujarnya.

Dijelaskan Banjir bahwa penyaluran tenaga kerja secara ilegal merupakan bentuk lain dari kejahatan kemanusiaan. Untuk itu, penyalur TKI ilegal berhak mendapatkan hukuman maksimal.

"Perlu dihukum semaksimal mungkin pelakunya agar ada efek jera. Sebab penyalur TKI illegal tidak ada bedanya dengan pelaku human trafficking," tegasnya.

Lebih lanjut, dalam peringatan Hari Buruh besok, Banjir menegaskan bahwa AMPI telah mengambil posisi yang tegas dan jelas dalam mendukung setiap perjuangan buruh, utamanya dalam hal mendapat kesejahteraan melalui upah yang layak.

"Untuk itu, AMPI mengajak serta membuka tangan yang selebar-lebarnya untuk dapat bekerja sama dengan berbagai buruh untuk mewujudkan tujuan itu," tuturnya

"AMPI sekali lagi mengucapkan selamat Hari Buruh dan terus bergerak demi kemaslahatan bangsa dan negara," pungkasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya