Berita

Eko Sulistyo

Politik

Istana: Hoax 10 Juta Buruh China Pra Kondisi Untuk Mencap Pemerintah Anti Islam

SENIN, 01 MEI 2017 | 14:17 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kalangan Istana Presiden melihat ada pra kondisi untuk mendiskreditkan pemerintah terkait informasi hoax kedatangan 10 juta buruh atau penduduk dari Republik Rakyat China, yang "panas" beberapa waktu lalu.

Hal ini disampaikan Deputi IV Kantor Staf Presiden bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, Eko Sulistyo, dalam diskusi "Memerangi Hoax, Memperkuat Media Siber Nasional" di arena World Press Freedom Day 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (1/5).

Eko mengatakan, pihaknya mencium pra kondisi untuk membuat pemerintahan Joko Widodo identik dengan China. Kalau sudah pro China, maka akan dekat dengan ideologi komunis mengingat negara itu dikelola Partai Komunis. Lalu, ujungnya, akan tercipta persepsi bahwa pemerintahan Jokowi anti Islam.


"Isu itu (kedatangan buruh China) bagian dari pra kondisi mengontruksikan pemerintah pro China. China dikelola partai komunis, dan kalau komunis pasti anti islam. Ini pra kondisi pada tiga isu itu. Ini yang kami lihat ke depan, dan akan diikuti hoax-hoax yang lain," ungkap Eko.

Menurut Eko, hoax semacam itu sangat mudah diterima oleh masyarakat. Karena itu, pemerintah memiliki komitmen memerangi hoax. Bahkan, Presiden Jokowi sendiri kerap mengajak para pemuda Indonesia, di dalam maupun di luar negeri, untuk menggunakan platform media sosial secara positif.

Eko katakan, pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk memerangi hoax. Pemerintah menganggap, pendekatan hukum atau pemblokiran situs internet penyebar hoax saja tidak cukup efektif.

"Ada pendekatan lain yang sifatnya bisa lebih holistik, misalnya pendekatan literasi," terangnya.

Dia juga berpesan kepada jajaran media massa nasional agar tidak menjadikan rating sebagai berhala. Dia mengingatkan bahwa misi sosial dari media massa sangat penting untuk memberi informasi dan mencerdaskan masyarakat.

"Kalau terjebak adagium bad news is good news, maka media bisa jadi bagian penyebar hoax, tidak menjadi alarm, tidak mencerminkan media literasi," imbaunya. [ald] 

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

UPDATE

Ketua MPR: Peternak Sejahtera, Indonesia Makmur

Sabtu, 25 April 2026 | 22:13

PPN Tiket Pesawat Ekonomi Ditanggung Pemerintah Selama 60 Hari

Sabtu, 25 April 2026 | 21:55

Wapres Gibran Tunjukan Komitmen untuk Indonesia Timur

Sabtu, 25 April 2026 | 21:48

Babak Baru Kasus Hukum Rismon, Dilaporkan Gara-gara Buku "Gibran End Game"

Sabtu, 25 April 2026 | 21:25

Pengusaha Warteg Keberatan Zulhas Beri Sinyal Minyakita Bakal Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:51

Bukan Soal PAN, Daya Beli juga Tertekan kalau Minyakita Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:36

Prof Septiana Dwiputrianti Dikukuhkan Guru Besar Politeknik STIA LAN Bandung

Sabtu, 25 April 2026 | 19:52

Modus Ganjal ATM Terbongkar, Empat Pelaku Dicokok

Sabtu, 25 April 2026 | 19:39

The Impossible Journey, Kisah Perjalanan AS Kobalen

Sabtu, 25 April 2026 | 18:44

Kawal Distribusi Living Cost, BPKH Pastikan Efisiensi Dana Haji 2026

Sabtu, 25 April 2026 | 18:24

Selengkapnya