Layanan pendidikan merupakan kebutuhan mendasar yang penting bagi masyarakat. Akses terhadap pendidikan kini menjadi fokus utama bagi pemerintah.
Demikian ditegaskan Deputi IV Kantor Staf Presiden RI, Eko Sulistyo, dalam acara Diskusi Kelompok Terpumpun yang diselenggarakan Kemendikbud dan Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat, di Hotel Horison, Bandung, Jumat (28/4). Ia mengatakan, krisis identitas atau krisis kebudayaan bisa terjadi jika akses pendidikan sulit diraih oleh masyarakat.
Menurut Eko, saat ini masih ada masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan, terutama di daerah perbatasan antara Indonesia dan negara lain.
Maka tidak heran, terang Eko, Presiden Joko Widodo sering berkunjung ke daerah-daerah untuk memantau proses pendidikan di sana. Tak hanya itu, presiden ingin memastikan infrastruktur pendidikan yang dibutuhkan anak-anak Indonesia dapat terpenuhi dan terbangun di daerah.
Dalam kesempatan ini, Eko menerangkan ihwal Pemerintah Pusat yang juga fokus membangun pendidikan vokasi di sekolah. Ia menilai, persoalan kurikulum di pendidikan vokasi di sekolah tengah menjadi perhatian khusus. Kurikulum pendidikan vokasi harus lebih menitikberatkan pada keterampilan sehingga para lulusan memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk bekerja. Lebih dari itu, keterampilan yang telah dimiliki dapat didorong pada produktivtas.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Monitoring Implementasi Kebijakan, R. Alpha Amirrachman, mengatakan, Indonesia harus merevolusi karakter bangsanya.
Menurut Alpha, karakter bangsa yang harus dimiliki yaitu bergiat berliterasi. Anak-anak Indonesia sekarang sangat minim dalam dunia membaca dan menulis. Karena itu, sekolah harus mentradisikan minimal membaca buku bagi para siswanya di setiap harinya. Hal ini agar anak-anak Indonesia semakin terpacu untuk menggali berbagai ilmu pengetahuan. Inilah salah satu untuk mewujudkan Revolusi Mental.
Di lain sisi, Alpha menuturkan, pemerintah memang tengah memberikan perhatian lebih besar kepada daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Perhatian ini menyangkut dengan program Kemendikbud yaitu Progam Indonesia Pintar, Revitalisasi Pendidikan Kejuruan, dan Penguatan Pendidikan Karakter.
Menurut dia, pemerintah ingin layanan pendidikan dapat langsung diterima oleh anak-anak yang membutuhkannya. Ia mencontohkan, Kartu Indonesia Pintar segera dapat diterima oleh setiap anak tanpa harus melalui birokrasi yang berbelit-belit. Namun ternyata, persoalan ini tidak selesai begitu saja. Masih ditemukan anak-anak yang tidak memanfaatkan KIP dengan baik.
Pemenuhan kualitas dan kuantitas guru pun menjadi sangat penting untuk digenjot. Guru di sekolah vokasi juga harus mengikuti pelatihan berkelanjutan dan magang di dunia industri. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka bukan hal yang mustahil anak-anak Indonesia akan semakin berkarakter unggul.
[ald]
