Berita

Ilustrasi/net

Dunia

AS Akan Mempercepat Sanksi Lebih Berat Untuk Korut

SABTU, 29 APRIL 2017 | 07:47 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Amerika Serikat akan mempercepat sanksi terbaru untuk Korea Utara menanggapi uji coba rudal yang gagal dilakukan negara tersebut beberapa waktu lalu.

Reuters, mengutip seorang pejabat AS, memberitakan bahwa sanksi dari pemerintahan Donald Trump akan lebih berat dan lebih luas. Sasarannya, kata pejabat tersebut, bisa mencakup lembaga keuangan dan perusahaan terdepan di Korut maupun China selaku sekutu terdekatnya. Tentu saja hal ini akan membuat Beijing sangat marah.

Washington juga membuka kemungkinan menggelar lagi latihan angkatan laut dengan menyebarkan lebih banyak kapal dan pesawat terbang di wilayah Semenanjung Korea untuk unjuk kekuatan.


"Ada kemungkinan (sanksi) dipercepat," kata pejabat yang dirahasiakan identitasnya.

Sumber tersebut mengatakan, peluncuran rudal balistik Korut adalah "provokasi" yang telah diantisipasi AS menjelang pemilihan presiden Korea Selatan pada 9 Mei. Donald Trump pun memanfaatkan uji coba rudal tersebut untuk menekan China agar lebih keras mengendalikan Korut.

Seperti diketahui, baru-baru ini AS mengklaim telah mendeteksi uji coba rudal di wilayah utara Pyongyang, yang mungkin merupakan rudal jarak menengah yang dikenal sebagai KN-17. Namun, uji coba itu tampak gagal beberapa menit setelah rudal lepas landas.

Seorang pejabat di pemerintahan Trump, yang juga tidak mau identitasnya dibuka, menambahkan, jika Korut melakukan uji coba rudal balistik antar benua maka Washington akan menganggapnya sebagai ancaman lebih berbahaya dan memicu tanggapan yang lebih keras.

Trump sangat mencemaskan potensi Pyongyang mengembangkan rudal bertipe nuklir yang mampu menyerang wilayah negaranya. Washington juga mengawasi dengan seksama kemungkinan uji coba nuklir keenam Korut. [ald]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya