Komisi PBB untuk Status Wanita, sebuah lembaga yang dibuat
untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita kebanjiran
kritik setelah memilih Arab Saudi sebagai salah satu anggotanya.
Komisi itu diketahui memilih 13 anggota baru melalui pemungutan suara secara rahasia pekan ini. Salah satunya adalah Arab Saudi.
"Memilih
Arab Saudi untuk melindungi hak-hak perempuan adalah seperti membuat
seorang pembakar ke posisi kepala pemadam kebakaran kota," kata Hillel
Neuer, direktur eksekutif UN Watch, sebuah kelompok hak asasi manusia
yang bertindak sebagai pengawas PBB.
Kritik yang berdatangan
terutama karena Arab Saudi membatasi banyak hak wanita, seperti harus
memiliki wali yang sah. Wali tersebut memiliki wewenang untuk membuat
keputusan penting atas wanita, seperti keputusan untuk bepergian ke luar
negeri, menikah dan bahkan perawatan kesehatan.
Global Gender Gap World Economic Forum bahkan menempatkan Arab Saudi di posisi 141 dari 144 negara di dunia.
"Tidak
masuk akal bahwa Arab Saudi harus duduk di Komisi PBB untuk Status
Perempuan sebagai anggota negara," kata Rothna Begum, seorang peneliti
hak asasi manusia Timur Tengah untuk Human Rights Watch.
Sementara itu juru bicara PBB Stephane Dujarric menjelaskan bahwa pemilihan anggota itu adalah sepenuhnya otoritas komisi.
"Sekretaris jenderal tidak memiliki wewenang atau keterlibatan," tegasnya seperti dimuat
CNN.
[mel]
