Berita

Hindro Surahmat/Net

Wawancara

WAWANCARA

Hindro Surahmat: Sesuai Arahan Pak Menteri, Kita Akan Meningkatkan Mudik Lebaran Gratis

RABU, 26 APRIL 2017 | 09:49 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Bekas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah ini mengatakan, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi untuk mencegah kemacetan lalu lintas kendaraan di pintu keluar Tol Brebes (Brexit), Jawa Tengah, saat musim mudik Lebaran 2017.

Hindro Surahmat menjelas­kan, nantinya para pemudik yang akan keluar di Brexit, dari jauh sudah diingatkan mengenai kondisi jalan dan memper­timbangkan penggunaan jalur alternatif.

Seperti diketahui, kemacetan total di pintu keluar tol Brexit, Jawa Tengah pada musim mudik lebaran tahun 2016 lalu men­jadi sorotan berbagai kalangan. Pasalnya, kemacetan yang ter­jadi pada momentum mudik lebaran menewaskan 13 orang meninggal dunia. Berikut penu­turan Hindro mengenai persia­pan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjelang mudik lebaran dan strategi mengurangi masalah-masalah yang terjadi saat musim mudik:


Bagaimana persiapan Kemenhub menjelang mudik lebaran?
Persiapan untuk angkutan leb­aran, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan angkutan lebaran secara terkoordinasi dengan instansi terkait, karena penyelenggaraan angkutan leba­ran itu dilakukan di waktu yang sangat pendek namun dengan pergerakan besar.

Siapa yang paling bertang­gung jawab mengenai hal ini?

Yang bertanggung jawab itu tidak hanya Kementerian Perhubungan saja, tetapi lintas sektoral. Seperti Kepolisian, Kementerian Pekerjaan Umum, Pertamina, Kementerian Kesehatan.

Sehingga persiapan ini ki­ta berkoordinasi dengan in­stansi terkait. Bahkan kita dari Kementerian Perhubungan juga melakukan MoU dengan instansi terkait, misalnya Kepolisian, Kementetian PU, yang ditanda­tangi oleh Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Bina Marga disak­sikan oleh Menteri Perhubungan dan Kapolri. Salah satu persia­pan kita sudah baik, yakni kita akan cek seluruh kendaraan yang akan digunakan untuk angkutan lebaran.

Kapan pengecekan itu di­lakukan?
Mulai 1 Mei itu kita bergerak melakulan cek ke termi­nal. Bahkan tidak hanya di terminal saja, kita juga ke pe­rusahaan-perusahaan. Karena angkutan pariwisata sendiri tidak masuk di terminal.

Kasus kecelakaan bus rem blong di puncak akhirpekan lalu, apa catatan penting yang akan dilakukan Kemenhub?
Itu menjadi catatan yang berharga buat kami, karena itu kelihatannya merupakan ang­kutan yang tidak terdaftar. Tidak masuk ke dalam angkutan pari­wisata. Karena dulu bus itu mer­upakan angkutan reguler, terus dipindahkan menjadi angkutan pariwisata. Nanti akan kita cek, kita akan rangkul, kita datangi. Seluruh kendaraannya akan kita cek. Jadi memang persiapan kita sudah maksimal dan mungkin persiapan lain yang dilakukan yakni manajemen dan rekayasa ralu lintas.

Rekayasa seperti apa yang akan dilakukan?
Oleh Kepolisian, persiapannya tentu direncanakanan dan dilaku­kan sejak dini. Kebijakannya ten­tu untuk manajemen dan rekayasa lalu lintas, kita akan berkoordi­nasi dengan Kepolisian kejadian Brexit tentu menjadi pelajaran yang berarti dan diharapkan tidak terulang kembali.

Lantas apa yang akan di­lakukan pemerintah supaya insiden Brexit tidak terulang?

Nanti akan ada sosialisasi kondisi terkini di lapangan akan diinformasikan secara dini sebe­lum dia memasuki tol Cikopo dan Brexit.

Serta mudah-mudahan in­frastruktur tol sudah selesai, in­formasi yang disampaikan oleh Kementerian PU sudah sampai malang, mudah-mudahan bisa lebih jauh lagi kesana dan bisa keluar sedikit demi sedikit sebe­lum ke pintu akhir. Dan kita akan selalu menginformasikan kondisi pintu terkahir seperti apa, jangan terjebak.

Soal adanya isu penerapan (nopol) ganjil-genap saat mudik nanti, apa benar?

Kalau ganjil-genap itu masih kita kaji. Sebenarnya kajian itu bersama-sama Polri ya, tapi dari kita juga belum fixed.

Hal lain yang menjadi per­baikan Kemenhub pada mudik lebaran tahun ini?
Sesuai arahan Pak Menteri kita akan meningkatkan mudik gra­tis. Mudik gratis kita juga akan menambahkan dengan kapal Ro-Ro, (dengan rute) Jakarta-Semarang, Jakarta-Panjang yang tahun kemarin tidak ada.

Itu gratis?
Kita memindahkan kend­araan di jalan sebagian meng­gunakan laut. Angkutan laut juga akan melakukan mudik gratis. Termasuk tonase angkutan barang, sekarang sedang kami siapkan. Karena angkutan barang itu juga diatur, karena nanti peng­aturannya sedang kita siapkan.

Kapan aturannya itu ke­luar?
Segera kita keluarkan, kar­ena kami akan bicarakan den­ganKamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) karena ini perg­erakan angkutan barang juga untuk perusahaan-perusahaan yang tidak boleh tertanggu, mereka juga harus memikirkan terlebih dahulu. Tapi yang jelas kita akan mengatur angkutan barang juga. ***

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

Fasilitas Server Diserang, AS-Israel Makin Kewalahan Hadapi Iran

Senin, 16 Maret 2026 | 01:30

Kecelakaan Beruntun di Tol Semarang-Batang Nihil Korban Jiwa

Senin, 16 Maret 2026 | 01:09

Port Visit di Cape Town

Senin, 16 Maret 2026 | 00:50

Program MBG Bisa Lebih Kuat jika Didesain secara Otonom

Senin, 16 Maret 2026 | 00:30

Persib dan Borneo FC Puas Berbagi Poin

Senin, 16 Maret 2026 | 00:01

Liberalisasi Informasi dan Kebutuhan Koordinasi

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:42

Polri Buka Posko Pengaduan Khusus Kasus Andrie Yunus

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:17

Ketika Jiwa Bangsa Menjawab Arogansi Teknologi

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:14

Teror Air Keras dalam Dialektika Habermasian

Minggu, 15 Maret 2026 | 22:45

Yuddy Chrisnandi: Visi Menteri dan Presiden Harus Selaras

Minggu, 15 Maret 2026 | 22:32

Selengkapnya