RMOL. Presiden Joko Widodo didorong untuk mengedepankan program-program prioritas di sector kelautan dan perikanan.
Rancangan program Indonesia Poros Maritim Dunia, pembangunan tol laut, pembangunan satu juta rumah bagi nelayan dan penyediaan listrik bagi pulau-pulau terpencil adalah program-program prioritas yang harus segera dilaksanakan.
Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) Siswaryudi Heru menyampaikan, saat ini, program kelautan dan perikanan Indonesia tidak memiliki langkah maju yang berarti.
Pemberantasan pencurian ikan, menurut dia, memang salah satu icon dalam mengembangkan sektor kelautan. Namun, kata Siswaryudi, seharusnya tak bisa hanya melulu berkutat di urusan pemberantasan
illegal fishing.
"Program-program prioritas Presiden Jokowi di sektor Kelautan dan Perikanan mesti segera dilaksanakan,†ujar Siswaryudi Heru, dalam perbincangan dengan redaksi di Jakarta (Selasa, 25/4).
Dia menegaskan, apabila hal itu tidak segera dilakukan, gejolak nelayan di seluruh Indonesia akan terus menerus terjadi. "Kita tahu, Pak Presiden Jokowi pro nelayan. Namun perwujudan program-program yang pro nelayan itulah yang menjadi ukuran nyata bahwa pemerintah ini benar-benar pro nelayan Indonesia,†jelas Siswaryudi.
Pengadaan listrik bagi perkampungan nelayan di pulau-pulau terpencil, menurut Siswaryudi, salah satu program yang harus segera diwujudkan. Dengan program itu, sejumlah persoalan yang dihadapi nelayan bisa tereliminir secara perlahan.
"Daripada terus-terusan nelayan merasa dirugikan dan tidak diperhatikan dengan persoalan pelarangan alat tangkap cantrang yang hingga kini menuai polemic, lebih baik pemerintah juga terus merealisasikan program prioritasnya untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,†jelas Siswaryudi.
Koordinator Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ini menjelaskan, menjadi lumrah bagi nelayan Indonesia terus menerus menuntut dan berpolemik, jika pemerintah tak kunjung merealisasikan program-program prioritasnya.
"Dan jika berpolemik terus, tentu akan sangat menghambat laju kesejahteraan Nelayan dan akan mempersulit Poros Matirim Dunia. Memang, persoalan-persoalan dan benturan-benturan yang dihadapi nelayan dalam sejumlah kebijakan pemerintah harus diselesaikan dan dicarikan solusinya. Tetapi jangan juga melupakan realisasi program-program prioritas pemerintah bagi nelayan Indonesia,†urainya.
Siswaryudi mengingatkan, pemerintahan ini sudah berjalan memasuki tahun ketiga kepemimpinan Jokowi. Karena itu, sudah tidak saatnya lagi hanya sibuk dengan program-program yang pada akhirnya hanya dikenal sebagai program penciteraan nantinya.
"Harus mendarat, harus membumi dan dirasakan langsung dampak positif dan manfaat program-program pemerintah. Jangan malah sibuk berbantah-bantahan, atau malah saling tuding menuding merasa benar. Sekali lagi, program prioritas pemerintah untuk sektor kelautan dan perikanan, untuk nelayan Indonesia harus diakselerasi dan diwujudkan,†tandasnya.
[sam]
