Berita

Dunia

Biaya Pemerintah AS Bisa Naik 2,3 Miliar Dolar AS Tanpa Pembayaran Obamacare

SELASA, 25 APRIL 2017 | 18:39 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Anggaran pemerintah Amerika Serikat bisa membengkak hingga 2,3 miliar dolar AS pada tahun 2018 mendatang jika Kongres dan Presiden Donald Trump memutuskan untuk tidak mendanai pembayaran terkait Obamacare ke perusahaan asuransi kesehatan.

Begitu bunyi studi menurut sebuah studi yang dikeluarkan pada hari ini (Selasa, 25/4) oleh Kaiser Family Foundation, seperti dimuat Reuters.

Pembayaran tersebut mencapai sekitar 7 miliar dolar AS pada tahun fiskal 2017 dan membantu menutup biaya medis dari luar untuk orang berpenghasilan rendah Amerika yang membeli asuransi pada setiap pertukaran asuransi yang dibuat oleh Affordable Care Act, yang sering disebut Obamacare.


Menurut studi tersebut, pemerintah bisa menghemat 10 miliar dolar AS dengan mencabut pembayaran tersebut.

Tapi perusahaan asuransi yang tetap berada di pasar harus menaikkan premi hampir 20 persen untuk menutupi kerugian mereka, jadi pemerintah harus mengeluarkan 12,3 miliar dolar AS untuk kredit pajak untuk membantu membayar biaya premi warga AS.

Proyeksi tersebut mengasumsikan bahwa perusahaan asuransi tetap berada di pasar tahun depan. Namun pakar kebijakan kesehatan mengatakan tanpa pembayaran, banyak perusahaan asuransi tidak dapat bertahan di pasar dan kemungkinan akan keluar sehingga akan meninggalkan beberapa wilayah AS tanpa perusahaan asuransi.

Untuk diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menahan pembayaran untuk memaksa Demokrat ke meja perundingan untuk membayar tagihan kesehatan untuk menggantikan Obamacare.

Trump juga mengatakan bahwa dia akan mendanai subsidi jika Demokrat setuju untuk mendanai dinding perbatasan yang diusulkannya dengan Meksiko. Demokrat menolak tawaran bersyarat tersebut.

Pembayaran tersebut merupakan subjek dari tuntutan hukum Partai Republik yang tertunda yang diajukan banding oleh pemerintahan Obama dan ditunda saat Trump menjabat. [mel]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Tokoh Reformasi Amien Rais, Megawati, Sultan HB X dan Gus Dur

Selasa, 12 Mei 2026 | 14:15

KPK Panggil Mantan Kepala BBPJN Stanley Cicero

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:55

Trump Geram Kuba Tak Kunjung Tumbang Meski Dihantam Embargo Minyak AS

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:54

UEA Diduga Diam-Diam Ikut Serang Iran

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:47

Juri Lomba Cerdas Cermat Jangan Antikritik

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:45

Dua Ajudan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Digarap KPK

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:41

Purbaya Dorong Insentif Mobil Listrik di Tengah Ancaman Konflik Iran-AS Berkepanjangan

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:25

Gibran Puji Inovasi Transportasi Gratis Pemprov DKI

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:20

Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar di Kalbar Harus Diulang

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:18

Aktivis Global Sumud Flotilla Alami Penyiksaan Selama Ditahan Israel

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:18

Selengkapnya