Berita

Dunia

Biaya Pemerintah AS Bisa Naik 2,3 Miliar Dolar AS Tanpa Pembayaran Obamacare

SELASA, 25 APRIL 2017 | 18:39 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Anggaran pemerintah Amerika Serikat bisa membengkak hingga 2,3 miliar dolar AS pada tahun 2018 mendatang jika Kongres dan Presiden Donald Trump memutuskan untuk tidak mendanai pembayaran terkait Obamacare ke perusahaan asuransi kesehatan.

Begitu bunyi studi menurut sebuah studi yang dikeluarkan pada hari ini (Selasa, 25/4) oleh Kaiser Family Foundation, seperti dimuat Reuters.

Pembayaran tersebut mencapai sekitar 7 miliar dolar AS pada tahun fiskal 2017 dan membantu menutup biaya medis dari luar untuk orang berpenghasilan rendah Amerika yang membeli asuransi pada setiap pertukaran asuransi yang dibuat oleh Affordable Care Act, yang sering disebut Obamacare.


Menurut studi tersebut, pemerintah bisa menghemat 10 miliar dolar AS dengan mencabut pembayaran tersebut.

Tapi perusahaan asuransi yang tetap berada di pasar harus menaikkan premi hampir 20 persen untuk menutupi kerugian mereka, jadi pemerintah harus mengeluarkan 12,3 miliar dolar AS untuk kredit pajak untuk membantu membayar biaya premi warga AS.

Proyeksi tersebut mengasumsikan bahwa perusahaan asuransi tetap berada di pasar tahun depan. Namun pakar kebijakan kesehatan mengatakan tanpa pembayaran, banyak perusahaan asuransi tidak dapat bertahan di pasar dan kemungkinan akan keluar sehingga akan meninggalkan beberapa wilayah AS tanpa perusahaan asuransi.

Untuk diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menahan pembayaran untuk memaksa Demokrat ke meja perundingan untuk membayar tagihan kesehatan untuk menggantikan Obamacare.

Trump juga mengatakan bahwa dia akan mendanai subsidi jika Demokrat setuju untuk mendanai dinding perbatasan yang diusulkannya dengan Meksiko. Demokrat menolak tawaran bersyarat tersebut.

Pembayaran tersebut merupakan subjek dari tuntutan hukum Partai Republik yang tertunda yang diajukan banding oleh pemerintahan Obama dan ditunda saat Trump menjabat. [mel]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya