Berita

Global

Biaya Pemerintah AS Bisa Naik 2,3 Miliar Dolar AS Tanpa Pembayaran Obamacare

SELASA, 25 APRIL 2017 | 18:39 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Anggaran pemerintah Amerika Serikat bisa membengkak hingga 2,3 miliar dolar AS pada tahun 2018 mendatang jika Kongres dan Presiden Donald Trump memutuskan untuk tidak mendanai pembayaran terkait Obamacare ke perusahaan asuransi kesehatan.

Begitu bunyi studi menurut sebuah studi yang dikeluarkan pada hari ini (Selasa, 25/4) oleh Kaiser Family Foundation, seperti dimuat Reuters.

Pembayaran tersebut mencapai sekitar 7 miliar dolar AS pada tahun fiskal 2017 dan membantu menutup biaya medis dari luar untuk orang berpenghasilan rendah Amerika yang membeli asuransi pada setiap pertukaran asuransi yang dibuat oleh Affordable Care Act, yang sering disebut Obamacare.


Menurut studi tersebut, pemerintah bisa menghemat 10 miliar dolar AS dengan mencabut pembayaran tersebut.

Tapi perusahaan asuransi yang tetap berada di pasar harus menaikkan premi hampir 20 persen untuk menutupi kerugian mereka, jadi pemerintah harus mengeluarkan 12,3 miliar dolar AS untuk kredit pajak untuk membantu membayar biaya premi warga AS.

Proyeksi tersebut mengasumsikan bahwa perusahaan asuransi tetap berada di pasar tahun depan. Namun pakar kebijakan kesehatan mengatakan tanpa pembayaran, banyak perusahaan asuransi tidak dapat bertahan di pasar dan kemungkinan akan keluar sehingga akan meninggalkan beberapa wilayah AS tanpa perusahaan asuransi.

Untuk diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menahan pembayaran untuk memaksa Demokrat ke meja perundingan untuk membayar tagihan kesehatan untuk menggantikan Obamacare.

Trump juga mengatakan bahwa dia akan mendanai subsidi jika Demokrat setuju untuk mendanai dinding perbatasan yang diusulkannya dengan Meksiko. Demokrat menolak tawaran bersyarat tersebut.

Pembayaran tersebut merupakan subjek dari tuntutan hukum Partai Republik yang tertunda yang diajukan banding oleh pemerintahan Obama dan ditunda saat Trump menjabat. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Rachmat Makkasau: Cadangan Batu Bara Indonesia Cukupi Kebutuhan Energi hingga 350 Tahun

Senin, 09 November 2026 | 20:31

PHE OSES Perkuat Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Operasi Migas

Senin, 09 November 2026 | 20:09

Widiastuti Sebut Kemandirian Pangan Indonesia Tembus 70-80 Persen

Senin, 09 November 2026 | 20:01

Jadikan Kepulauan Seribu Beranda Depan Jakarta

Senin, 09 November 2026 | 19:55

LPN Dukung Polri Bongkar Dugaan Penyadapan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 19:34

Fraksi PAN di MPR Minta Gibran Mundur Sukarela

Senin, 09 November 2026 | 19:23

Raja Juli dan Giring Mendadak Mundur dari PSI, Ini Sebabnya

Senin, 09 November 2026 | 19:04

Mengenal Rashida Tlaib, Muslimah Palestina yang Jadi Anggota Kongres AS

Senin, 09 November 2026 | 18:43

Kemenko Pangan Optimistis Swasembada Tetap Terjaga di Tengah El Nino

Senin, 09 November 2026 | 18:40

Intelijen Berperan Penting Bongkar Kasus Penyadapan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 18:34

Selengkapnya