Keamanan dan ketertiban Kota Jakarta adalah hal yang paling utama dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah proses demokrasi. Namun demikian, jelang pemungutan suara yang akan digelar 19 April mendatang tensi kemanan justru semakin tegang.
Atas dasar itu, Komunitas Masyarakat Peduli Hukum dan Keadilan (Komphak) menegaskan bahwa kedatangan massa dari luar Jakarta yang yang tidak berkepentingan dan terlibat dalam proses pilkada DKI di tempat pemungutan suara (TPS) harus ditolak.
"Ini demi mencegah terjadinya gangguan kemanan, memicu terjadinya konflik, kondisi tidak nyaman dan memberikan tekanan psikologis bagi para pemilih," tegas Direktur Eksekutif Komphak Ibnu Mazjah saat konfrensi pers di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (18/4).
Menurut Ibnu, keterlibatan pihak-pihak yang tidak berkepentingan, apalagi terlibat dalam pengawasan pilkada DKI Jakarta putaran kedua tidak sejalan dengan fungsi pelaksanaan dan pengawasan yang secara limitatif sudah diserahkan kepada pihak-pihak berwewenang.
"Jadi mengundang perilaku anarki. Massa besar-besaran kampanye aja. Di luar itu, apalagi pas pemungutan itu haram dan melanggar hukum," tambah Ibnu.
Atas dasar itu, Komphak mengajak semua pihak agar mau melihat kepentingan yang lebih besar di balik pilkada. Pemilu kata dia harus dibiarkan berjalan dengan aman dan kondusif agar terpilih pemimpin yang akan dikawal dalam membangun kesejahteraan dan kemajuan ibu kota.
Selain itu, Komphak juga mendukung sepenuhnya aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk menindak segala bentuk pengabaian hukum dan anjuran yang telah dikeluarkan.
"Kapolda sudah kasih maklumat. Dia bisa melakukan tindakan yang dianggap penting atas asas kepentingan bersama. Kita minta jaminan sama aparat agar pemilu berjalan kondusif dan bersikap netral demi pemilu sehat dan berkeadilan. Jadi polisi harus bekerja lebih keras menolak massa yang sudah berdatangan ke Jakarta," demikian Ibnu.
[ian]
