Berita

Wiranto, Gatot Nurmantyo, dan Tito Karnavian/RMOL

Pertahanan

Polri Siapkan Diskresi Jika Ada Mobilisasi Massa Dari Luar Jakarta

SELASA, 18 APRIL 2017 | 10:49 WIB | LAPORAN:

Mobilisasi massa dari luar Ibukota, diprediksi akan membanjiri Jakarta saat pemungutan suara Pilkada DkI putaran dua.

Hal itu menjadi atensi Kapolri Jenderal Tito Karnavian karena tidak diperkenankan.

"Kalau memang (kedatangan massa) itu ditujukan untuk kepentingan politik DKI Jakarta, maka kita melakukan larangan. Apalagi sampai ke TPS berbondong-bondong," tegas Tito saat menghadiri acara pembekalan pers TNI-Polri di Econvention Ancol, Jakarta Utara, Selasa (18/4) pagi.


Menurut alumni Akpol 1987 itu, telah diinstruksikan kepada seluruh kapolda untuk mengawasi potensi mobilisasi massa dimaksud. Bahkan, Tito menambahkan, pihaknya tidak segan-segan untuk melakulan diskresi (tindakan) sesuai SOP Polri.

"Kapolda Metro dan seluruh Kapolda lain di Jawa dan Sumatera sudah mengeluarkan maklumat untuk melakukan larangan dengan dasar diskresi," urai mantan Kadensus 88 Antiteror itu.

Diskresi kepolisian, terang Tito, merupakan kewenangan melekat kepada seluruh anggota kepolisian. Khususnya, untuk dapat menilai dan mengambil tindakan untuk kepentingan publik.

"Ini kita lakukan dalam rangka menjamin, ketentraman umum," papar eks Kepala BNPT itu.

Selain itu, jenderal kelahiran Palembang itu ikut mendoakan agar daerah yang masih menggelar Pilkada serentak putaran dua dapat berjalan aman dan damai.

"Mohon doa dari seluruh warga Indonesia, warga Jakarta khususnya. Mohon dukungan bersama-sama, agar Pemilunya dapat berjalan langsung dengan aman dan damai," demikian Tito.[wid]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya