Provinsi Aceh diharapkan bisa menjadi daerah penunjang bagi pertumbuhan ekonomi tahun 2018. Untuk itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berharap Aceh bisa segara menerapkan program Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).
Begitu kata Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Rudy Soeprihadi Prawiradinata di acara Musyawarah Perencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2018, di Aceh, Senin(17/4).
Dijelaskan Rudy, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,6 persen membutuhkan kontribusi pembangunan wilayah tiap pulau. Pulau Sumatera diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,35 persen, Pulau Jawa (5,63 persen), Pulau Bali-Nusa Tenggara (6,22 persen), Pulau Kalimantan (3,59 persen), Pulau Sulawesi (7,83 persen), Kepulauan Maluku (6,10 persen), serta Pulau Papua (6,81 persen).
"Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional 2018, maka pertumbuhan ekonomi di Aceh diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,61 persen," kata Rudy.
Pertumbuhan ekonomi Aceh di antaranya perlu didukung sektor industri pengolahan, pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor transportasi dan pergudangan, sektor industri pengolahan pertambangan dan penggalian dengan kontribusi total 82,92 persen.
"Dilihat dari tingkat kemiskinan, untuk Provinsi Aceh pada 2018 diproyeksikan sebesar 15,86 persen dan tingkat pengangguran sebesar 7 persen," ujarnya.
Namun begitu, Rudy menjelaskan bahwa keterbatasan kapasitas fiskal menyebabkan investasi tidak bisa bergantung hanya pada investasi pemerintah. Salah satu terobosan yang perlu dilakukan adalah melalui mekanisme Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur lainnya, yaitu skema KPBU atau Public Private Partnership (PPP).
"Program itu perlu didorong dan didukung semua pihak guna memacu percepatan penyediaan infrastruktur," tegas Rudy.
Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengharapkan Musrenbang ini dapat merumuskan program dan kegiatan yang mampu menuntaskan seluruh visi dan misi diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2012-2017.
Menurut Zaini, perlu diperhatikan beberapa hal penting supaya dapat menurunkan angka kemiskinan di berbagai daerah dalam merancang, menyusun serta merumuskan RKPA 2018. Antara lain program yang disusun harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasionai sebagaimana yang tertuang dalam RPJM 2015-2019.
Selain itu, kata Zaini, setiap program yang menjadi prioritas harus dibiayai dan diselesaikan secara menyeluruh, program yang dirancang juga harus berorientasi pada target pencapaian sehingga dapat terukur dan memberi manfaat langsung terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat.
"Semua program harus terintegrasi dengan baik, sehingga mampu memberi daya dorong yang kuat untuk mengurangi ketimpangan antar daerah, menurunkan jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran," kata Gubernur Aceh Zaini Abdullah.
Hadir dalam acara itu Perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Perwakilan Kementerian PU PERA, Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Teungku Muharuddin.
[ian]
