Suhardi Alius dan Ahmad Badaruddin/Humas BNPT
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bertindak serius untuk mengawasi transaksi keuangan mencurigakan, baik yang dikirimkan kepada perorangan, perusahaan maupun yayasan. Tujuannya, untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme di Tanah Air.
Hal itu terungkap usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BNPT dan PPATK tentang Kerjasama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, hari ini (Rabu, 12/4). Dalam acara itu hadir antara lain Kepala BNPT, Komjen Pol. Suhardi Alius, dan Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin.
Suhardi menjelaskan bahwa PPATK mempunyai punya networking (jaringan) di seluruh dunia. Misalnya dengan Australia untuk sharing informasi. BNPT maupun PPATK menurutnya, bisa saling inisiatif mencari informasi transaksi-transaksi mencurigakan.
"BNPT kan punya Taskforce yang ada di bawah pimpinan PPATK. Kita dapat person-person mencurigakan, kita berinisiatif minta inquiring ke PPATK. Pak tolong dilacak itu (aliran dana)," ujar Kepala BNPT dalam acara tersebut.
Mantan Kabareskrim Polri ini juga menjelaskan, PPATK sendiri juga bisa meminta kepada BNPT untuk memprofiling.
"Misalnya kok transaksi ini rasanya tidak pas. PPATK bisa minta kami untuk mempfrofiling. Sebab, bisa saja nanti dana tersebut ditransfer ke person, bisa juga yayasan atau korporasi. PPATK juga bisa minta profiling ke negara pengirim, kita juga bisa memprofiling seperti berapa kali transfer, kita analisis," kata alumni Akpol tahun 1985 ini menjelaskan
Mantan Kapolda Jawa Barat dan Kadiv Humas Polri ini mengakui kelompok teroris zaman sekarang juga telah menguasai teknologi bidang perbankan. Dan tidak dapat dipungkiri pula bahwa kemajuan teknologi mempunyai impiliaksi positif dan juga negatif. Ia mencontohkan pelaku terorisme, Bahrunnaim yang telah menggunakan tekhnologi tinggi seperti paypall atau bitcoin.
"Itu teknologi tinggi. Paypall pembayaran vitrual yang bisa dipakai transaksi pengguna internet. Bitcoin mata uang digital dan diedarkan daring, tanpa ada otoritas yang mengaatur. Untuk itu perlu terorbosan gimana kita deteksi dalam bidang pencegahan supaya tidak mengalir. Banyak cara dari mereka untuk menggalang dana terhadap tindakan yang tidak kita harapkan," kata mantan Sekretaris Utama Lemhanas ini.
Di Indonesia sendiri menurut Suhardi, sosok Bahrunnamim bisa dikatakan paling ‘melek’ teknologi.
"Perintahnya semua melalui saluran IT. Mereka punya divisi IT. Kita sendiri juga punya divisi IT, kita tak boleh lengah. Kalau lengah yang terganggu NKRI. Mereka selalu cari cara baru untuk hindari deteksi. Kita mesti waspada," jelas Suhardi.
Lebih lanjut pria kelahiran 10 Mei 1961 ini mengatakan, selain dengan PPATK, BNPT juga sudah menjalin kejasama dengan 31 Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya dalam upaya pencegahan terorisme.
Menurut Suhardi, kerjasama BNPT dengan K/L tersebut, merupakan kelanjutan usulannya kepada Presiden RI Joko Widodo usai pelantikannya pada Juli 2016 lalu.
“Jika sebelumnya hanya 17 kementerian dan lembaga yang dilibatkan, berkembang menjadi 25, dan terakhir sudah ada 31 kementerian dan lembaga yang mau terlibat dalam program penanggulangan terorisme ini," katanya.
Kiagus Ahmad pun mengakui manfaat BNPT bagi PPATK.
"Karena transaksi keuangan tidak mungkin sukses kalau kita tidak memahami kegiatan atau teknis mekanisme tata cara dari kegiatan yang kita analisasi. Jadi kita harus mengerti betul gimana operasinya suatu tindakan terorisme itu. Ini supaya saat kita membaca transaksi, kita jadi benar lihat kegiatan tersebut.," ujarnya.
Menurut dia, dalam menghadapi pemberantasan dan mencegah tindak pidana pendanaan terorisme ini pihaknya akan menerapkan strategi follow the money. Hal ini dinilai lebih efektif ketimbang melihat dari sisi follow the suspect (orang yang dicurigai).
Ditanya apakah PPATK menunggu permintaan BNPT untuk melihat transaksi mencurigakan, Ahmad Badruddin mengatakan bahwa hal itu tidak menutup kemungkinan.
"Tapi kami juga proaktif untuk melakukan terlebih dahulu juga karena di MoU ini diatur juga mengenai pertukaran informasi, pendidikan pelatihan, diseminasi, pengembangan sistem IT,†ujar pria yang pernah menjadi Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengakhiri.
[wid]
