Berita

Politik

Jokowi Bisa Jalankan "Tri Sakti"

Sri Dubes, Darmin Mundur
SELASA, 11 APRIL 2017 | 12:43 WIB | OLEH: ARIEF GUNAWAN*

UNTUK memulihkan situasi ekonomi dan politik Jokowi diharapkan secepatnya banting stir dan melaksanakan "Tri Sakti".

What is Tri Sakti? Apa yang dimaksud dengan "Tri Sakti" di sini?

Pertama, jadikan Sri Mulyani duta besar di Amerika. Kedua, copot Darmin dari posisi Menko Ekonomi, dan ketiga tuntaskan kasus terdakwa penista agama, Ahok, secara benar-benar adil, misalnya dengan menjadikannya duta besar di negara yang sesuai dengan karakternya seperti di Afrika. Tuntutan seperti ini bukan lelucon karena menggambarkan situasi kebatinan masyarakat dan keinginan masyarakat yang sebenarnya.


Sekarang seperti diketahui perekonomian nasional tidak lebih baik dari sebelumnya. Prestasi Sri dan Darmin ternyata isapan jempol belaka dan sekedar bumbu-bumbu pencitraan. Waktu ditantang Jokowi meningkatkan pertumbuhan ekonomi supaya 5,3 persen, Sri hanya sanggup 5,1 persen. Iki opo artine? Padahal Asia Development Bank memperkirakan bisa tumbuh 5,3 persen dan Bank Dunia 5,2 persen.

Menko Ekonomi Darmin dan Menkeu Sri Mulyani merupakan contoh "orang-orang yang tidak jelas sejarahnya". Bagaimana pemikirannya dan apa jalan perjuangannya untuk membela rakyat dan bangsa. Meski keduanya pernah berkali-kali jadi pejabat. Sri Mulyani dilambungkan dalam agenda setting sebagai Menkeu terbaik Asia, tokoh berpengaruh, dan seterusnya. Meski ada keterkaitan Sri dan Darmin dalam Skandal Century.

Apa yang dimaksud dengan ‘’sejarah yang tidak jelas’’ di dalam tulisan ini?

Sejarah yang dimaksud adalah reputasi, track record, prestasi, totalitas keberpihakan kepada rakyat, integritas moral, dedikasi kepada kepentingan rakyat dan bangsa, bukan kepada kekuasaan atau penguasa. Seperti halnya tabiat para priyayi era kolonial dimana lidahnya menjilat ke atas, kakinya menginjak ke bawah.

Kenapa saat ini ada fenomena ‘’tokoh-tokoh dengan sejarah yang tidak jelas?

Karena jurnalisme (kewartawanan) kita saat ini mengedepankan public figur bukan role model. Role model adalah panutan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia role model sama artinya dengan teladan atau contoh baik, yang patut untuk ditiru, berkaitan dengan kelakuan, tindakan, perbuatan, atau sifat-sifat yang baik.

Tokoh-tokoh besar, menteri-menteri besar, yang meninggalkan legacy yang berguna buat rakyat dan bangsa adalah role model. Tokoh-tokoh besar yang berjasa bagi kebaikan rakyat merupakan role model. Sedangkan public figur belum tentu merupakan role model. Public figur adalah orang yang dikenal oleh masyarakat umum lebih karena citra fisik dan impresi (kesan) belaka.

Kini hampir di semua sektor dan profesi kita tidak memiliki role model. Di kabinet, di lapangan jurnalistik, di bidang kedokteran, di sektor hukum, kebudayaan, dan seterusnya. Menteri-menteri Jokowi saat ini umumnya juga bukan role model.

Sri dan Darmin justru merupakan batu sandungan buat Jokowi. Keputusan Jokowi tidak menyerahkan posisi ketua sidang tahunan IMF-Bank Dunia kepada Sri Mulyani atau Darmin jelas dibaca publik sebagai ketidakpercayaan Jokowi kepada dua figur bermazhab neolib itu.

Sejauh ini Sri dan Darmin di kabinet tidak membuat sejarah yang signifikan apalagi sejarah yang bersifat monumental, yang bersifat terobosan atau out of the box. Keduanya hanya bikin story belaka, belum history.

Sri & Darmin ibarat rantai jangkar yang harus diputus oleh Jokowi kalau mesin besar kapal Indonesia ini masih hendak dibawa berlayar menuju samudera perubahan. Ketimbang karam akibat salah urus ekonomi.

Reshuffle mutlak harus dilakukan.

Sedang batu sandungan lain yang mengganduli Jokowi adalah kasus terdakwa Ahok sang penista agama. Kasus yang penanganannya terkesan bertele-tele ini ibarat torpedo atau ranjau magnetik dalam Perang Eropa, punya daya luluh lantak menghancurleburkan apa yang selama ini dijaga oleh bangsa dan yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa, yaitu persatuan dan kesatuan serta toleransi & kerukunan beragama. [***]

Penulis adalah Wartawan Senior Rakyat Merdeka

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya