Sebelumnya, Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agus Joko Pramono menyatakan, sekitar 20 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum memenuhi kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 910,6 miliar. Dari temuan tersebut terdapat potensi sanksi adminÂistrasi bunga per 31 Desember 2016 minimal Rp 538,13 miliar. Berikut penjelasan Ketua BPK, Harry Azhar Aziz terkait hal tersebut;
Asal kewajiban PPN BUMN ini dari mana sih?
BUMN itu menjadi wajib pungut setiap dia menjual apa gitu. Di situ ada pajaknya kan. Nah, itu siapa yang mengambil pajaknya? Itu BUMN sebagai wajib pungut, terkumpulah seÂgitu selama semester II kemarin, tetapi belum disetor kepada negara.
BUMN apa saja yang menunggak PPN itu?
BUMN apa saja yang menunggak PPN itu?Tidak layak saya sebut. Soalnya nanti kan bisa menjatuhkan saham mereka kalau yang terbuÂka kan. Kami hanya minta perÂhatian dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk menindakÂlanjuti temuan tersebut. Kalau memang BUMN-nya ngotot tidak mau menindaklanjuti hasil temuan kami, bisa ada unsur pidananya nanti. Apalagi kalau itu ada penggelapan.
Kalau berdasarkan sekÂtor usaha BUMN bisa anda sebutkan?Saya tidak ingat jumlah tiap-tiap sektornya. Yang pasti rinciÂannya sudah kami laporkan ke Ditjen Pajak. Silakan ditanya saja ke sana.
Kata Anggota BPK temuan ini sering ada juga tahun-taÂhun sebelumnya. Apa betul?Iya. Sebagian juga barangÂkali Ditjen Pajak bisa tidak tahu. Makanya kami beri tahu temuan kami, angkanya seperti itu. Ditjen Pajak kan punya peÂnyidik yang bisa mengusut dan menyelesaikannya.
Kenapa temuan seperti ini bisa berulang?Cuma ada dua kemungkinan, lalai atau disengaja. Enggak ada kemungkinan lainnya.
Kalau dalam temuan ini terÂmasuk lalai atau disengaja?Kami tidak mengatakan disenÂgaja ataupun ada kelalaian. Yang jelas kami laporkan itu hasilnya.
Dua kesalahan itu sanksinya apa?Kalau lalai, kemungkinan siÂfatnya administratif. Kalau disengaja ada unsur pidana. Siapa yang terlibat di situ bisa terkena unsur pidana kalau disengaja.
Tapi kok bisa ada temuan kerugian negara berulang begini. Mungkin saja sosialisasi soal aturan dan sanksinya kurang?Saya yakin semua pemegang mandat itu sebetulnya sudah tahu aturannya. Jadi kalau kamu bilang sosialisasinya kurang, kamu meremehkan pemerintah kalau begitu. Kami menafiÂkan pemerintan kalau begitu. Jadi saya yakin sosialisasinya tidak kurang. Hanya saja karena kami mendapatkan temuan itu, maka kami ingatkan, bahwa ada masalah.
Apa lagi temuan lain BPK yang terkait dengan BUMN?IHPS II Tahun 2016 itu meÂmuat ringkasan atas 34 hasil pemeriksaan BUMN, dan badan lainnya. Pemeriksaan tersebut terdiri atas atas sembilan hasil pemeriksaan kinerja, dan 25 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan yang signifikan antara lain, pemeriksaan atas pengelolaan rantai suplai, dan pemeriksaan atas operasional BUMN. Hasil pemeriksaan pada SKK Migas menyimpulkan bahwa kegiaÂtan pengelolaan rantai suplai belum didukung dengan sistem pengendalian intern yang meÂmadai dan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan aturan. BPK mengingatkan juga ada permasalahan yang perlu mendapat perhatian pada pemerÂiksaan operasional BUMN.
Permasalahan apa?Di antaranya Pengadaan pipa pada proyek pemasangan pipa jalur Bitung-Cimanggis dan proyek pengembangan Duri-Dumai senilai 21,85 juta dolar AS, serta pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas Batam senilai Rp 18,57 miliar, yang belum dimanÂfaatkan pada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
Kalau soal proyek percepaÂtan pembangunan pembangÂkit listrik 10 ribu mega watt bagaimana?Soal itu BPK menyimpulkan PLN belum bisa merencanakan secara tepat proyek percepaÂtan pembangunan pembangkit listrik. Pembangunan PLTU Tanjung Balai Karimun, PLTUAmbon, PLTU 2 NTB Lombok, dan PLTU Kalbar 2 yang terÂhenti. Masih ditambah PLTU Kalbar 1 berpotensi terhenti. Hal ini mengakibatkan pengeluaran PLN sebesar Rp 609,54 miliar, dan US$ 78.69 juta untuk memÂbangun PLTU tersebut tidak memberikan manfaat. ***
