Indonesia Traffic Watch (ITW) mengingatkan pemerintah agar hasil survei produsen GPS Tom-Tom dijadikan warning untuk segera mewujudkan sistem transportasi umum terintegrasi dan sesuai kebutuhan serta budaya Indonesia.
Diketahui, pada akhir Maret lalu, produsen GPS Tom-Tom yang bermarkas di Belanda mengumumkan hasil survei dan menempatkan Jakarta pada urutan tiga sebagai kota termacet di dunia. Padahal, pada periode 2016, INRIX yang merupakan lembaga penganalisa data kemacetan yang berbasis di Washinton, Amerika Serikat menempatkan Jakarta pada urutan ke-22 sebagai kota termacet di dunia.
"Pemerintah jangan lagi hanya sebatas prihatin tetapi harus move on dan melakukan upaya yang berdampak langsung pada masalah kemacetan. Sebab kemacetan lalu lintas khususnya kota-kota besar seperti Jakarta sudah masuk kategori gawat darurat," jelas Ketua Presidium ITW Edison Siahaan kepada wartawan, Senin (10/4).
Menurutnya, penyebab kemacetan tampak jelas di depan mata yaitu jumlah kendaraan bermotor yang tidak terkontrol,sehingga panjang dan ruas jalan tak lagi mampu menampungnya. Kemudian, kesadaran tertib berlalu lintas dan taat aturan masyarakat yang masih sangat rendah, serta penegakan hukum yang belum maksimal bahkan pilih kasih.
Sayangnya, pemerintah belum melakukan upaya maksimal untuk mengatasi penyebab utama kemacetan tersebut. Justru terkesan ada pembiaran sehingga penyebab kemacetan itu terus terjadi.
ITW menilai bahwa kemacetan semakin tidak terkendali, dipicu koordinasi antara instansi terkait yang terkadang belum fokus,bahkan sering berbeda sehingga melakukan tindakan dengan cara masing-masing. Akibatnya, muncul berbagai permasalahan yang potensi menimbulkan gangguan hingga kemacetan lalu lintas. Bahkan, sikap pemerintah terbelah ketika muncul permasalahan angkutan umum konvensional dengan berbasis aplikasi online.
Edison menyebut, untuk mengatasi kemacetan yang sudah gawat darurat seperti saat ini, pemerintah tidak akan mampu bila hanya melakukan upaya yang biasa atau rutin.
"Pemerintah harus berani melakukan upaya ekstrim tetapi menjadi solusi efektif mengatasi kemacetan, seperti pembatasan penjualan kendaraan baru secara berjangka di Jakarta," ujarnya.
Dikatakannya, kemacetan menimbulkan kerugian mencapai Rp 56 triliun per tahun akibat pemborosan penggunaan bahan bakar. Juga mengganggu aktivitas dan mematikan produktifitas serta kreatifitas masyarakat.
"Padahal, lalu lintas adalah sektor utama dalam upaya meningkatkan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat," tegas Edison.
[wah]
