Mengantisipasi Pergeseran Elite Umat

MESKIPUN sudah agak lama, hasil penelitian almar­hum Prof. Hasan Walinono menarik untuk diperhatikan. Ia pernah mengungkapkan bawha kini terjadi pergeser­an elite secara signifikan di dalam masyarakat. Tadinya elite-elite bangsawan tra­disional dan para Kiyai atau pemimpin agama berkolaborasi menjadi figur idola dan penentu di dalam masyarakat, tetapi era Orde Baru terjadi perkembangan penting, antara lain, semakin melemahnya elite-elite lokal yang ditandai tergesernya pengaruh elite bangsawan lokal oleh alumni perguruan tinggi, khususnya alumni Akademi Pemerintahan Da­lam Negeri (APDN) atau Institut Ilmu Pemerin­tahan (IIP). Mereka mendominasi sebagai peja­bat di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan seluruh Indonesia. Sementara elite-elite Pondok Pesantren juga mulai digeser oleh alumni Per­guruan Tinggi Agama Islam (ATAIN, IAIN, dan UIN). Para penghulu tradisonal digantikan oleh para penghulu PNS seiring berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan.

Pada sisih lain, elite-elite pusat sebagai pusat kekuasaan (central power) semakin menggerus sisa-sisa kekuatan lokal melalui kebijakan pemer­intah yang terasa sentralistis saat itu. Akibatnya konflik horinzontal yang terjadi di daerah-daerah terkadang merupakan imbas dari masa transisi perubahan sosial tersebut. Di satu sisih elite-elite lokal masih merasa memiliki kekuatan dan pen­garuh tetapi kebijakan peraturan dan perundang-undangan memberikan legitimasi kepada elite-elite birokrasi yang merupakan perpanjangan pemer­intah pusat. Karena dukungan dana dan power, maka elite-elite birokrasi semakin kuat di daerah. Bahkan masyarakat pun mau tidak mau harus mengakui kebijakan dan otoritas pemerintah kar­ena perangkat-perangkatnya sudah sedemikian menggurita sampai ke tingkat pedesaan.

Masalah mulai muncul ketika elite-elite lokal melemah sementara terjadi pelemahan elite-elite pusat seiring dengan reformasi sosial politik yang terjadi dalam tahun 1997-1998. Konflik horizontal terjadi di mana-mana dan seolah sulit di atasi ker­ena elite-elite lokal sudah kehilangan wibawa se­mentara elite-elite pusat sudah kehilangan power. Letupan sosial terjadi di mana-mana seolah tak terkendalikan. Para Kiyai yang tadinya tokoh spiri­tual di dalam masyarakat sudah terlanjur kehilan­gan pengaruh karena harus berbagi kekuasaan dengan elite-elib agama produk birokrasi yang sedang menguasai institusi formal. Para pengu­rus Majlis Ulama (MUI) tidak lagi didominasi alum­ni Pesantren tetapi didominasi oleh para sarjana alumni kampus. Secara formal mereka sarjana dan memiliki kekuasaan birokrasi tetapi belum bisa menyingkirkan semua pengaruh ulama tradisional, karena mereka dibentuk oleh suasana batin ter­tentu, berbeda dengan suasana yang melahirkan para sarjana tersebut.

Dalam kondisi seperti ini, kelompok-kelom­pok minoritas yang tadinya "tiarap" di masa Orde Baru tiba-tiba bangkit dengan terang-terangan mengembangkan faham-fahamnya. Sebagai con­toh, faham yang berusaha mengusung konsep Kh­ilafah seperti Kelompok Hizbut Tahrir dan ormas-ormas lainnya bangkit kembali mempromosikan fahamnya. Kelompok Islam yang dulu terpinggir­kan oleh rezim Orde Baru bangkit kembali, teru­tama tampilnya Habibie Ketua ICMI dan kemudian menjadi Kepala Negara. Semenjak ini bukan han­ya organisasi keagamaan yang bangkit, tetapi juga organisasi kedaerahan yang menuntut kemerde­kaan seperti Timor-Timor juga bangkit kembali. Akibatnya, semua orang sepertinya bebas untuk mendirikan Ormas dan dengan tujuannya masing-masing. Ditambah lagi dengan semakin bebasnya media pemberitaan menyiarkan berita tanpa har­us takut atau harus menyensor beritanya seperti di zaman Orde Baru. Kini media memegang peran yang amat penting. Dalam kondisi seperti ini, bu­kan hanya organisasi "merah" bangkit lagi, tetapi organisasi dan faham lintas negara (Trans Na­sional) juga ikut antre menebarkan pengaruhnya di bumi Nusantara.