Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, proses investigasi pembelian Helikopter Agusta Westland (AW) 101 yang sempat menimbulkan kontroversi sudah hampir selesai.
Dia pun mengklaim, berdasarÂkan hasil investigasi yang ada, semua prosedur dan aturan dalam pembelian helikopter buatan Inggris dan Italia itu telah dipatuhi.
Hal tersebut dikatakan Hadi saat konferensi pers usai acara geladi bersih persiapan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 71 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
"Proses investigasi pengadaan helikopter AW 101 sudah hampir selesai, dan sudah dilaporkan ke Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Dan secara umum administrasinya telah terpenuhi," katanya.
Jenderal bintang empat itu juga menjelaskan, saat ini helikopter yang telah dibeli tersebut belum bisa digunakan. Sebab, masih ada bagian dalam pesawat yang belum terpasang. Seperti kursi dan beberapa bagian dalam peÂsawat lainnya.
"Heli ini juga belum bisa diguÂnakan karena belum diserahkan dari pihak vendor karena masih ada sejumlah kekurangan kecil. Muda-mudah bisa segera dipakai karena sudah dibeli," ujarnya.
Di samping itu, Hadi mengaÂtakan, perayaan HUT TNI AU kali ini bukan hanya sekadar perayaan dalam rangka memperingati hari jadi institusi yang baru dipimpinnya sejak awal tahun ini. Tetapi merupakan moÂmentum awal dalam memberÂantas tindak pidana korupsi di internal TNI AU.
"Korupsi adalah tindakan yang dapat merugikan negara, masyarakat, dan TNI AU harus bebas korupsi. Karena itu, pengadaan alutsista akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang berlaku," tegasnya.
Prinsip yang akuntabel ini, kata pria berkumis tebal itu, akan dijalankan mulai dari tingkat mengambil keputusan sampai dengan pelaksanaan di lapangan. Semua harus dilakukan dengan konsisten dan penuh tanggung jawab.
"Menjadi institusi bermartabat dan dipercaya rakyat sudah jadi komitmen dan menjadi pelopor dalam upaya menciptakan clean dan good goverment. Apabila itu dapat kita laksanakan maka alutsista TNI AU akan mampu digunakan dengan optimal," ujarnya.
Namun, Hadi mengaku, daÂlam membangun kekuatan, TNI AU tidak bisa bekerja tanpa adanya dukungan dari pemerinÂtah. Khususnya terkait anggaran dalam rangka memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) guna mewujudkan keinginan pemerintah menjadiÂkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"Maka dari itu, untuk menjaÂmin kedaulatan dan integritas nilai NKRI serta mengamankan sumber daya alam dan zona ekonomi ekslusif (ZEE) diperÂlukan kehadiran dan kekuatan AU yang capable. Namun tak mudah menjadikan satuan lebih modern terutama dalam hal peningkatan alutsista tanpa adanya dukungan dari pemerintah," terangnya.
Di samping itu, Hadi mengingatkan bahwa menjaga wilayah udara Indonesia adalah hal penting untuk menentukan kedaulaÂtan negara dan kepentingan nasional. Sebab, saat ini wilayah udara bukan lahan kosong yang tidak bermakna.
"Sehingga TNI AU perlu berÂperan aktif dalam menjaga perÂtahanan wilayah udara Indonesia maupun pembangunan untuk kesejahteraan bangsa. Namun, membangun angkatan udara yang modern juga butuh dana besar," ujarnya. ***
