Berita

Nusantara

Datangi Kantor PDIP, Komite Aparat Sipil Nyatakan Dukungan Politik

SABTU, 08 APRIL 2017 | 16:48 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur harus melalui perjuangan yang berpihak pada wong cilik. Termasuk di dalamnya adalah memperjuangkan nasib pegawai honorer, pegawai tidak tetap dan pegawai kontrak.

Demikian disampaikan Sekjen DPP PDI perjuangan, Hasto Kristiyanto, saat menerima kehadiran ribuan massa buruh instansi pemerintahan yang berkumpul dalam konsolidasi temu akbar Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan (Sabtu, 8/4).

Selain dihadiri Hasto, acara ini juga dihadiri anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Rieke Diah Pitaloka, serta sejumlah pengurus DPP PDI Perjuangan serta sejumlah anggota DPRD PDI Perjuangan dari beberapa daerah. Dalam kesempatan ini, para buruh menyuarakan dukungan kepada Ahok-Djarot.


"Selama ini yang konsisten memperjuangkan buruh dan pegawai rendah di instansi pemerintah adalah PDI Perjuangan. Tak ada keraguan dan kami 100 persen dukung Ahok-Djarot," kata Ketua Presidium Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara, Mariani.

Mariani juga mengatakan, jika pasangan Ahok-Djarot menang, besar harapannya bahwa yang namanya pegawai tidak tetap, pegawai kontrak, honorer, pegawai tetap non PNS akan diangkat menjadi PNS. Ia menjelaskan bahwa ada sekitar 12.000 honorer plus keluarganya yang ada dalam Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara. Dan sampai saat ini sudah dibentuk 10 DPW termasuk DKI Jakarta.

"Kami semangat karena PDIP yang menjadi pengusung revisi UU ASN sebagai wadah bagi pekerja di pemerintahan agar kami diakui dalam revisi UU ASN. Sejak Juli 2016 dicetuskan revisi UU ASN kami merasakan bahwa PDIP sangat kencang mendorong dan konsisten mendukung para pakerja non PNS," jelas Mariani.

Kembali ke Hasto. Hasto mengatakan, Ahok-Djarot bisa membuat terobosan hingga ada tunjangan bagi pegawai honorer. Dia lebih menginginkan bagaimana menjadi PNS dan ini harus kita kawal bersama sama dengan mendukung Ahok-Djarot.

Selama kepemimpinan Ahok-Djarot, lanjut Hasto, taman kota dibangun, anak-anak dan ibu-ibu bisa bersosialisasi bersama dan taman yang tadinya gersang kumuh kini sudah jadi ruang hijau untuk dialog bagi rakyat. Dukungan PDI Perjuangan kepada Ahok-Djarot pun tidak lain karena kinerja Ahok-Djarot yang menjalankan Pancasila secara penuh.

"Ahok bangun masjid di Daan Mogot dengan desain lima menara dengan kebudayaan betawi. Juga ada Islamic Center di Jakarta Utara. Bahkan sekarang ada program umrah dan insentif para imam masjid, muadzin, ustadz, dan juga marbot masjid," jelasnya.

Soal banjir, lanjut Hasto, Pak Ahok dibuatkan pasukan oranye yang bersemangat membersihkan sungai-sungai. Ada taman yang dibangun oleh pasukan hijau. Rakyat di bantaran sungai dipindah ke rusun yang manusiawi dan membina masyarakat secara sosial, ekonomi, dan berkeadilan.

"Ahok-Djarot merekrut rakyat untuk bekerja dan mengabdi pada daerah. Korupsi diberantas, pimpinan DPRD yang korupsi pun diberantas. Kalau pemerintahan Pak Ahok-Djarot mampu menjadikan pemerintahan yang memihak rakyat, maka kita harus dukung," tegas Hasto.

Sementara itu, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, partai yang konsisten memperjuangkan nasib pekerja adalah PDI Perjuangam. Baik yang ada di DPR, DPRD dan semua adalah menjalankan instruksi dari DPP PDI Perjuangan agar memihak pada buruh termasuk pegawai pemerintah yang belum sejahtera.

"Kami konsisten memperjuangkan ini tidak lain karena memang diawasi dan diperintahkan oleh PDIP," jelas Rieke. [ysa]

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Prabowo Bikin Lomba Kota Terbersih, Lima Terbaik Dapat Rp20 Miliar

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:26

Oknum Brimob di KPK Diduga Bocorkan Dokumen Perkara, Dipakai Peras Bupati Pemalang

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:18

ST Burhanuddin Mutasi 176 Jaksa, 90 Kajari Bergeser

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:17

Prabowo Wanti-wanti Konflik Timteng Bisa Meluas dan Semakin Memburuk

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:51

Deddy Sitorus Bantah Hina Wartawan dan Tantang Balik KWP

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:35

Lokataru: Kopdes Merah Putih Rawan Dimobilisasi Jadi Mesin Politik Bawah Tanah

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:26

Prabowo Tertarik Belajar Cara India Bangun 3 Juta Rumah dalam Setahun

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:21

Terima Aspirasi Guru TK, DPR Siap Agendakan Penguatan PAUD

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:19

MK: Anggaran MBG Tak Boleh Lagi Masuk Pos Pendidikan

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Pembahasan RUU HAM, Perlindungan Harus Menyesuaikan Perkembangan Zaman

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Selengkapnya