Ketegasan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan dianggap belum membuahkan hasil maksimal. Indikatornya dilihat dari jumlah ekspor ikan hasil tangkapan nelayan yang masih rendah.
"Data produksi kita lihat ekspor perikanan kita pada tahun 2015-2016 itu hanya nomor 10 dunia. Ini jauh di bawah Vietnam yang saat ini berada di urutan tiga dunia," ungkap anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin kepada redaksi, Sabtu (8/4).
Akmal setengah tidak percaya dengan data dan fakta bahwa Vietnam menjadi salah satu pengekspor ikan tangkapan tiga besar dunia. Sebab, luas lautan negara itu tidak seberapa, dan tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan lautan Indonesia.
"Ini jadi catatan kami. Apakah ini ada kaitannya dengan (kapal) Vietnam yang melakukan pencurian di perairan Indonesia sehingga Vietnam bisa nomor tiga dunia," cetusnya.
Untuk itu, dia meminta Menteri Susi dapat melakukan evaluasi. Akmal mengaku setuju bahwa pemerintah harus bersikap tegas terhadap kapal-kapal asing pencuri ikan. Namun, di saat yang sama, pemerintah juga harus mampu meningkatkan hasil tangkapan nelayan, agar kekayaan alam yang dimiliki Indonesia benar-benar mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat.
Dia berharap, sektor tangkapan ini dapat diperhatikan serius oleh Menteri Susi. Dia ingin, sektor ini sama majunya seperti sektor budidaya ikan dan rumput laut. Saat ini, produksi budidaya sudah cukup tinggi. Jumlahnya meningkat dua kali lipat jika dibandingkan dari hasil produksi perikanan tangkap.
"Produksi perikanan tangkap harus bisa lebih baik karena anggarannya lebih dua kali lipat dari budidaya. Kami minta kinerja ekspor dan perikanan tangkap ini bisa lebih baik ke depan," jelasnya.
Akmal juga meminta kinerja Badan Riset dan SDM Kementerian Kelautan dan Perikanan ditingkatkan. Dia menganggap, kinerja badan tersebut belum terlihat. Selama ini, tidak pernah terdengar kiprah riset-riset untuk meningkatkan nilai tambah perikanan di Indonesia, utamanya bagi nelayan.
"Kita setuju Badan Riset dan Direktorat Sumber Daya Manusia digabung. Anggarannya pun cukup besar Rp 1,8 triliun. Cuma, selama ini kita tak pernah mendengar apa produk unggulan dari badan riset dan badan SDM ini. Kalau SDM penyuluh okelah sudah ada kemajuannya, tapi risetnya apa yang dihasilkan selama ini," bebernya.
Karena belum adanya hasil riset yang bagus, Akmal menjadi ragu untuk memberikan tambahan anggaran. Dia mengaku baru akan menyetujui penambahan anggaran setelah melihat kerja nyata dari badan riset tadi.
"Jadi, kami minta kepala Badan (Litbang dan SDM KKP) sampaikan bahwa inilah yang dilakukan, sehingga layak diberi anggaran seperti ini ke depannya. Sehingga ada kinerja yang kami lihat. Jangan kami diminta setujui sesuatu yang kami tidak tahu apa yang sebenarnya ingin capai. Kami tidak mau DPR sekadar stempel, menyetujui anggaran tapi tidak tahu ke mana," tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
[wah]
