. Seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah harus mengedepankan pengabdian pada masyarakat dengan dedikasi penuh tanpa memikirkan keuntungan. Hal ini tentu saja berbeda dengan dunia bisnis.
"Mengurus dan memimpin pemerintahan daerah tidak bisa disamakan dengan berbisnis," kata Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Husny Mobarok Amir, dalam keterangan beberapa saaat lalu (Kamis, 6/4).
Husni juga mengingatkan warga Jakarta agar melihat dan meneliti dengan cermat latarbelakang dan rekam jejak calon kepala daerah. Dan NU sebagai organisasi keagamaan mempunyai tanggungjawab menyampaikan tentang amanah bahwa kaum mustadh'afin harus disejahterakan.
Husny mengimbau semua masyarakat DKI Jakarta secara sadar melihat bagaimana treck record calon pemimpinnya dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada 19 April nanti. Jangan sampai, aset DKI Jakarta yang mencapai triliunan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan justru akan dijadikan basis bisnis.
"Jangan sampai masyarakat salah pilih kemudian taruhannya adalah aset-aset pemda kemudian dikelola dengan serampangan demi keuntungan kelompok atau golongan tertentu saja. Bukan untuk rakyat Jakarta," jelasnya.
Pernyataan Husny ini terkait dengan pemberitaan yang belakangan mencuat bahwa Sandiaga yang merupakan pelaku bisnis dilaporkan kasus penggelapan asset oleh orang yang selama ini menjadi mentor, bahkan sudah seperti ayah angkatnya, yakni Edward S Soeryadjaya.
“Tentu wajar dan lumrah ketika kami khawatir dengan karakternya jika nanti memimpin Jakarta. Kami cermati belakangan ini, ayah angkatnya saja bisa diperlakukan seperti itu dalam masalah penguasaan aset. Apalagi nanti ketika melihat aset triliunan yang dimiliki DKI Jakarta," demikian Husny.
[ysa]
