Berita

Nusantara

PWNU: Mengurus Pemerintahan Tidak Bisa Disamakan Dengan Berbisnis

KAMIS, 06 APRIL 2017 | 18:28 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah harus mengedepankan pengabdian pada masyarakat dengan dedikasi penuh tanpa memikirkan keuntungan. Hal ini tentu saja berbeda dengan dunia bisnis.

"Mengurus dan memimpin pemerintahan daerah tidak bisa disamakan dengan berbisnis," kata Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Husny Mobarok Amir, dalam keterangan beberapa saaat lalu (Kamis, 6/4).

Husni juga mengingatkan warga Jakarta agar melihat dan meneliti dengan cermat latarbelakang dan rekam jejak calon kepala daerah. Dan NU sebagai organisasi keagamaan mempunyai tanggungjawab menyampaikan tentang amanah bahwa kaum mustadh'afin harus disejahterakan.


Husny mengimbau semua masyarakat DKI Jakarta secara sadar melihat bagaimana treck record calon pemimpinnya dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada 19 April nanti. Jangan sampai, aset DKI Jakarta yang mencapai triliunan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan justru akan dijadikan basis bisnis.

"Jangan sampai masyarakat salah pilih kemudian taruhannya adalah aset-aset pemda kemudian dikelola dengan serampangan demi keuntungan kelompok atau golongan tertentu saja. Bukan untuk rakyat Jakarta," jelasnya.

Pernyataan Husny ini terkait dengan pemberitaan yang belakangan mencuat bahwa Sandiaga yang merupakan pelaku bisnis dilaporkan kasus penggelapan asset oleh orang yang selama ini menjadi mentor, bahkan sudah seperti ayah angkatnya, yakni Edward S Soeryadjaya.

“Tentu wajar dan lumrah ketika kami khawatir dengan karakternya jika nanti memimpin Jakarta. Kami cermati belakangan ini, ayah angkatnya saja bisa diperlakukan seperti itu dalam masalah penguasaan aset. Apalagi nanti ketika melihat aset triliunan yang dimiliki DKI Jakarta," demikian Husny. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya