Berita

Hukum

Busyro: Pimpinan KPK Mestinya Paham, Novel Cs Paling Pas Jadi Kepala Satgas

JUMAT, 31 MARET 2017 | 17:57 WIB | LAPORAN:

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, meyakini pimpinan KPK sekarang memiliki pemahaman bahwa KPK merupakan lembaga yang independen. Termasuk dalam menentukan Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) penyidikan.

Busyro menjelaskan, pemilihan Kasatgas yang independen karena kasus korupsi meliputi berbagai sektor. Jika Kasatgas memiliki kepentingan lain, besar kemungkinan konflik kepentingan akan terjadi.

Karena itu menurutnya, sudah sepantasnya pimpinan memberikan porsi lebih kepada penyidik-penyidik independen di KPK. Misalnya, penyidik Novel Baswedan yang rela meninggalkan karir di Kepolisian demi mengabdi di KPK.


"Novel Cs, termasuk yang independen. Ada Novel, Afif dan lain-lain. Itu kan sumbangan terbesar komitmen mereka itu kepada KPK sampai mimpi menjadi jenderal di Kepolisian kan hilang demi KPK," ujar Busyro di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (31/3).

Permasalahan Kasatgas Independen ini muncul setelah Wadah Pegawai (WP) KPK tidak sependapat dengan usulan Direktur Penyidikan KPK agar Kasatgas KPK diambil dari perwira Kepolisian. WP KPK juga telah melayangkan surat keberatan kepada Ketua KPK Agus Rahardjo.

Buntut dari surat keberatan WP, Novel sebagai Ketua WP KPK mendapatkan surat peringatan kedua (SP2).

Menurut Agus, pemberian SP2 terhadap Novel lantaran surat keberatan yang disampaikan bernada menghina.

Meski demikian, Agus tetap mempertimbangkan keberatan WP dengan adanya usulan Kasatgas dari luar KPK.

"Itukan baru usulan Dirdik (Direktur Penyidikan) ke pimpinan. Pimpinan belum follow up itu ke Mabes Polri. Jadi sebetulnya belum ada langkah apa-apa dari pimpinan ke Mabes Polri," ujar Agus saat ditemui wartawan di Gedung Kementerian PAN RB, Jakarta, Jumat (31/3). [zul]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya