Berita

Mahyuddin/Net

Hukum

Dewan Pakar Golkar Yakin KPK Profesional Tangani Kasus E-KTP

RABU, 29 MARET 2017 | 08:40 WIB | LAPORAN:

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) profesional dalam memenuntaskan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Menurutnya, lembaga anti rasuah itu tidak serta merta menetapkan tersangka kepada pihak-pihak yang diduga terlibat jika tidak memiliki alat bukti yang cukup.

Terlebih dalam proses perjalanan kasus tersebut, ada saja opini yang sengaja digiring untuk merugikan Partai Golkar. khususnya Ketua Umum Setya Novanto.


"Mestinya janganlah terlalu komentar banyak. Percaya kan kepada KPK dalam kasus ini. Saya percaya KPK profesional, karena bukan kali ini saja KPK memegang kasus. Jadi KPK yang paling tahu siapa yang terlibat, biarkan proses hukumnya beralan secara profesional," ujar Mahyudin saat ditemui di Hotel Royal Surakarta Heritage, Surakarta, Rabu (29/3).

Mahyudin menambahkan, yang paling penting dalam kasus e-KTP adalah penuntasan korupsi dan pengembalian aset negara, bukan malah mengencarkan opini yang membuat kaus tersebut menjadi bias. Apalagi sengaja menggiring opini negatif terhadap Partai Golkar dan ketua umumnya.

"Biarkan KPK bekerja secara profesional. Kita yakin ketua kami tidak bermasalah," pungkasnya. [ian]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya