Pemerintah Harus Patuhi Putusan Pengadilan Atas Kebakaran Hutan

Pemerintah diminta dapat menghormati putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menyatakan bersalah dalam kebakaran hutan tahun 2015.

Para tergugat yakni presiden, empat menteri, serta gubernur dan DPRD Kalimantan Tengah dinyatakan bersalah atau lalai dalam bencana asap kala itu.

"Keputusan Pengadilan Palangkaraya terkait perkara kebakaran hutan tahun 2015 harus dihormati dan dipandang sebagai proses koreksi dalam pengelolaan serta pencegahan kebakaran hutan di masa yang akan datang bagi pemerintah," kata anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar kepada redaksi, Selasa (28/3).

Dia menjelaskan, sesungguhnya class action atau gugatan masyarakat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diatur pasal 90. Peraturan tersebut memuat klausul bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat, apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

"Sebenarnya kasus ini masih menyisakan persoalan yang masih terkait dengan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) oleh Polda Riau terhadap 15 perusahaan yang sempat menjadi tersangka pembakaran hutan dan lahan tahun 2015. Sudah sepantasnya penanganan kasus dapat selaras dan memiliki potensi putusan yang sama," tegas Rofi.

Diketahui, gugatan warga atau citizen lawsuit terkait kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015 dikabulkan hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya pada 22 Maret lalu di Riau. [wah]