Berita

Andy Purnomo/Net

Hukum

Anak Bupati Klaten Kembali Diperiksa Penyidik KPK

SENIN, 27 MARET 2017 | 11:39 WIB | LAPORAN:

. Ketua Komisi IV DPRD Klaten, Andy Purnomo kembali dipanggil penyidik KPK untuk diperiksa terkait kasus dugaan suap promosi jabatan di Pemerintah Kabupayen Klaten.

Andy yang juga anak dari Bupati Klaten nonaktif, Sri Hartini itu bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat sang ibu sebagai tersangka.

Penyidik mencium kader PDI Perjuangan itu ikut berperan andil‎ sebagai pengepul uang hasil skandal jual-beli jabatan.


"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SHT (Sri Hartini)," ujar Jurubicara KPK, Febri Diansyah sat dikonfirmasi, Senin (27/3).

‎Sebelumnya, kasus ini sendiri berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, terhadap Sri Hartini. Dari OTT tersebut, ditemukan uang sebanyak Rp 2 miliar yang tersimpan dalam dua kardus besar serta USD 5.700 dan SGD 2.035.

Penyidik KPK pun kembali melakukan penggeledahan di rumah dinas Sri Hartini, KPK kembali menyita uang sebesar Rp 3,2 miliar. Rinciannya, uang Rp 3 miliar disita dari kamar anak Bupati Klaten, ‎dan Rp 200 juta dari kamar Hartini.

Diketahui, KPK baru menjerat dua orang tersangka yakni Bupati Klaten, Sri Hartini yang diduga sebagai penerima suap dan Suramlan PNS yang diduga sebagai pemberi suap‎. Namun, tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan pihak lain dalam kasus skandal jual-beli jabatan ini. [rus]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya