. Peragaan intoleransi yang disertai kekerasan oleh kelompok intoleran di lokasi pembangunan Gereja Santa Clara, Bekasi, Jumat (24/3), menunjukkan fakta baru.
Setara Institute melihat penolakan terhadap pendirian gereja dan tempat ibadah lainnya bukan soal ada tidaknya izin dari pemerintah daerah, tetapi soal ketidakbersediaan untuk hidup bersama dalam kemajemukan.
"Fakta baru adalah penolakan untuk hidup bersama dalam kemajemukan. Sebab kelompok intoleran melakukan aksi intoleransi semata-mata untuk menunjukkan kelompoknya sebagai yang supreme dibanding kelompok lain," tegas Ketua Setara Institute, Hendardi, Senin (27/3).
Menurut dia, sekalipun pembangunan Gereja Santa Clara telah memperoleh izin pemerintah Kota Bekasi, nyatanya kelompok intoleran tetap menolak.
Padahal selama ini, kata pendiri Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) ini, mereka kerap melakukan aksi intoleransi dengan alasan tidak adanya izin mendirikan tempat ibadah.
Ironisnya, bukan hanya kelompok agama yang berbeda yang mereka tentang, Walikota Bekasi yang telah mengeluarkan izin, katanya pun dipersoalkan.
Tidak itu saja, Hendardi mengatakan fakta lainnya aparat Polri yang dibantu TNI dalam mengamankan aksi di lokasi pembangunan Santa Clara pun memperoleh perlawanan dari peserta aksi.
"Artinya, kasus Santa Clara merupakan episode bagaimana kemajemukan yang coba ditegakkan oleh Walikota Bekasi dan dijaga Polri menghadapi tantangan dari kelompok intoleran," tegasnya.
Hendardi mengakui, sebenarnya elemen negara dalam konteks peristiwa ini telah bekerja sesuai mandat konstitusi dan perundang-undangan.
Bahkan, Walikota Bekasi berupaya keras memenuhi hak konstitusional warga jemaat Kristiani. Begitu pula Polri bertindak proporsional sebaris dengan Walikota dalam konteks menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Episode Santa Clara, jelas Hendardi lagi, menunjukkan bahwa intoleransi terus menguat dan menuntut penyikapan bersama elemen negara.
Dan bukan untuk memusuhi ulama dan Islam tetapi langkah-langkah tegas dengan penegakan hukum ditujukan untuk menindak kelompok intoleran yang menggunakan identitas dan atribut Islam.
Dia berharap Polri harus menindak aktor intelektual perusuh dalam aksi di Santa Clara untuk mempersempit ruang gerak pimpinan- pimpinan kelompok intoleran yang terus menyebar virus intoleransi dan antikemajemukan dengan topeng pembelaan atas agama.
"Apalagi dalam banyak studi dan laporan pemantauan, kelompok-kelompok ini dikendalikan oleh segelintir elit agama yang lebih tepat disebut sebagai avonturir politik untuk tujuan-tujuan pragmatis diri dan kelompoknya," demikian Hendardi.
[rus]
