Berita

Net

Nusantara

Jokowi: Penerima KIS Tidak Dilayani Baik Laporkan Ke Saya

SABTU, 25 MARET 2017 | 22:02 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), di sela rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara (Sabtu, 25/3).

Dia menyampaikan bahwa jumlah penerima KIP di Mandailing Natal sebanyak 706 anak.

"SD mendapatkan 450 ribu, SMP akan mendapatkan 750 ribu, SMA/SMK akan mendapatkan satu juta," terang Jokowi.


Jokowi mengatakan bahwa dana KIP dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah dan tidak boleh untuk membeli pulsa. Jika ketahuan maka kartunya akan dicabut.

"PMT untuk ibu hamil 1-3 bulan hanya dua keping per hari, umur 4-9 bulan tiga keping. Untuk balita, umur sampai 11 bulan delapan keping per hari, umur 1-5 tahun 12 keping per hari," jelasnya sembari mengingatkan selain PMT tetap harus mengkonsumsi sumber protein seperti tahu, tempe, dan telur.

Untuk anak usia sekolah, takaran biskuitnya enam keping per hari.

"Bagi penerima PKH, mendapatkan Rp 1.890 ribu setahun dan diambil setiap tiga bulan. Pengambilan dilakukan di BRI," sambung Jokowi.

Terkait dengan KIS dapat dipergunakan untuk berobat ke Puskesmas dan rumah sakit tanpa dipungut biaya.

"Jika tidak dilayani dengan baik bisa dilaporkan ke bupati, kurang mempan dilaporkan ke gubernur, kurang mempan lagi lapor ke Bu Menkes Nila Moeloek. Dan kalau masih kurang silahkan lapor ke saya, akan saya copot dan ganti," tegas Jokowi.

Penyerahan secara simbolis KIS, KIP, PKH, dan PMT kepada para penerima dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Ketua BPJS Fahmi Idris. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja Mandailing Natal antara lain Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Mendikbud Muhadjir Effendy, dan Gubernur Sumatra Utara Tengku Erry Nuradi. [wah] 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya