Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memberikan arahan mengelola sumber daya laut secara bertanggung jawab dan berkelanjutan kepada masyarakat. Salah satunya terkait pemberlakuan Permen KP Nomor 56/PermenKP/2016 tentang Larangan Penangkapan Lobster dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah NKRI.
Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto menjelaskan, perairan teluk di Nusa Tenggara Barat khususnya Lombok merupakan aset terbesar sumber daya lobster di dunia. Di mana jouvenil lobster dari perairan Australia dan Filipina bermigrasi dan terpusat di beberapa teluk di Lombok ini seperti Teluk Bumbang, Teluk Awang, Teluk Grupuk dan Srewe. Untuk itu, penting menjaga kelestarian aset tersebut untuk kepentingan generasi mendatang.
Menurutnya, dalam konteks perikanan berkelanjutan, sumber daya kelautan dan perikanan harus juga menjamin ketersediaan baik kualitas maupun jumlah untuk kepentingan antar generasi.
"Artinya, apa yang kita rasakan saat ini tidak boleh mengorbankan jatah sumber daya untuk generasi kita yang akan datang. Apalagi saat ini pemanfaatan sumber daya cenderung eksploitatif," ujar Slamet dalam keterangannya, Sabtu (25/3).
Lobster sebagai komoditas ekonomis tinggi keberadaannya kini cenderung menunjukkan penurunan ketersediaan stok di alam. Pemberlakuan Permen KP bukan bermaksud untuk mematikan kehidupan ekonomi masyarakat nelayan, namun hal yang jauh lebih penting adalah memberikan jaminan agar kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan tetap terjaga, serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Secara ekonomi, menjual benih lobster memiliki nilai tambah lebih rendah dibandingkan dengan menjual lobster ukuran konsumsi, apalagi penangkapan benih lobster akan mengancam hilangnya nilai ekonomi sumber daya lobster yang ada.
Ditjen Perikanan Budidaya KKP sendiri telah menyiapkan antisipasi terhadap dampak pemberlakuan Permen KP yang terjadi, yaitu melalui kompensasi berbagai bantuan bagi masyarakat. Seperti merancang mekanisme pemberian bantuan yang arahnya untuk mengembalikan mata pencaharian masyarakat dari awalnya penangkap benih lobster untuk terjun kembali pada usaha budidaya ikan dan rumput laut, sehingga eksploitasi penangkapan benih lobster akan mampu dicegah.
Bentuk dukungan KKP yang akan diberikan tahun ini dengan mengalokasikan bantuan sarana dan prasarana budidaya senilai Rp 50 miliar untuk mengembalikan profesi semula sebagai pembudidaya ikan. Masyarakat terlebih dahulu harus tergabung dalam kelompok, dan ke depan kelompok-kelompok tersebut bisa tergabung dalam koperasi atau membentuk wadah koperasi baru.
"KKP dalam hal ini akan meminta Kementerian Koperasi dan UMKM untuk memfasilitasi pembinaan terhadap koperasi tersebut," demikian Slamet.
[wah]
