Berita

Gunretno/Net

Wawancara

WAWANCARA

Gunretno: Dulur-dulur Kami Di Kampung Sekarang Pro-Kontra, Jadi Nggak Rukun Lagi...

JUMAT, 24 MARET 2017 | 09:37 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Tokoh Sedulur Sikep (Wong Samin) ini kecewa berat dengan sikp pemerintah. Meski sudah pernah ditemui kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Presiden Jokowi, sayang­nya tak pernah ada sikap neg­ara yang berpihak pada petani Kendeng.

Dua pertemuan yang sudah pernah digelar tidak menghasil­kan apa pun bagi petani Kendeng. Berikut penjelasan Gunretno ke­pada Rakyat Merdeka.

Memang apa yang diharapkan dari dua pertemuan tersebut?
Kami berharap pembangunan pabrik tersebut dibatalkan, se­suai dengan yang diputus oleh Mahkamah Agung (MA). Bagi kami ada KLHS atau tidak, lebih baik tetap seperti ini.

Kami berharap pembangunan pabrik tersebut dibatalkan, se­suai dengan yang diputus oleh Mahkamah Agung (MA). Bagi kami ada KLHS atau tidak, lebih baik tetap seperti ini.

Kenapa proyek pembangu­nan pabrik Semen Indonesia harus dibatalkan?
Karena lingkungan akan rusak kalau jadi beroperasi. Mungkin dengan adanya pabrik, untuk orang yang pro wah ini ada serapan tenaga kerja. Tapi bagi kami ini ancaman. Lahan yang menciut, debu di mana - mana kena pucuk tanaman tembakau dan jagung. Itu saja sudah men­jadikan hasil produksinya menu­run drastis.

Bisa digambarkan penurunannya seperti apa?
Sederhana saja pucuk daun apapun yang biasanya kena sinar matahari menjadi mengkerut. Bukan rusak, dia enggak ber­tumbuh dengan benar. Akhirnya enggak bisa tumbuh subur, karena kan untuk tumbuhnya tanaman itu kan dari pucuk. Itu sudah disirami tapi yg ter­jadi seperti itu. Belum lagi ada dampak sosial yang besar.

Dampak sosial seperti apa yang dimaksud?
Dulur - dulur di kampung itu kan ada pro dan ada kontra. Akibatnya jadi enggak rukun. Ini kan prihatin.

Bisa sampai begitu, memang sebelumnya pihak pabrik tidak pernah berembug dengan masyarakat, soal solusi mengh­adapi dampak buruk pemban­gunan pabrik semen itu?
Klaim dari pabriknya sih su­dah. Tapi masyarakat yang meno­lak mengaku belum. Sepertinya yang dipanggil itu hanya yang sudah setuju saja. Terbukti kan akhirnya di MA. Ada warga yang belum pernah disosialisasikan, tapi ngakunya sudah.

Kalau ternyata KLHS-nya keluar dan pabrik Semen Indonesia jadi beroperasi gima­na?
Dengan cara - cara yang be­nar kami akan tetap menyuara­kan penolakan itu. Kami akan tetap berjuang membuktikan kalau pabrik semen itu banyak pelanggaran.

Izin itu kan kewenangan dari Gubernur. Petani sendiri sebelumnya sudah protes ke Gubernur?
Sudahlah mas. Petani itu su­dah dipingpong ke sana - ke­mari. Jelas kan kalo Gubernur Jateng katanya kami enggak bisa menolak perusahaan mem­inta izin. Tapi apa mereka bisa menolak rakyat yang menolak izin? Berarti kan lebih berpihak kepada yang punya duit.

Sejak kapan aksi protes itu berlangsung?
Sejak 2012 sudah ada. Kami juga sudah beberapa kali men­girimkan surat. ***

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya