Berita

Gunretno/Net

Wawancara

WAWANCARA

Gunretno: Dulur-dulur Kami Di Kampung Sekarang Pro-Kontra, Jadi Nggak Rukun Lagi...

JUMAT, 24 MARET 2017 | 09:37 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Tokoh Sedulur Sikep (Wong Samin) ini kecewa berat dengan sikp pemerintah. Meski sudah pernah ditemui kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Presiden Jokowi, sayang­nya tak pernah ada sikap neg­ara yang berpihak pada petani Kendeng.

Dua pertemuan yang sudah pernah digelar tidak menghasil­kan apa pun bagi petani Kendeng. Berikut penjelasan Gunretno ke­pada Rakyat Merdeka.

Memang apa yang diharapkan dari dua pertemuan tersebut?
Kami berharap pembangunan pabrik tersebut dibatalkan, se­suai dengan yang diputus oleh Mahkamah Agung (MA). Bagi kami ada KLHS atau tidak, lebih baik tetap seperti ini.

Kami berharap pembangunan pabrik tersebut dibatalkan, se­suai dengan yang diputus oleh Mahkamah Agung (MA). Bagi kami ada KLHS atau tidak, lebih baik tetap seperti ini.

Kenapa proyek pembangu­nan pabrik Semen Indonesia harus dibatalkan?
Karena lingkungan akan rusak kalau jadi beroperasi. Mungkin dengan adanya pabrik, untuk orang yang pro wah ini ada serapan tenaga kerja. Tapi bagi kami ini ancaman. Lahan yang menciut, debu di mana - mana kena pucuk tanaman tembakau dan jagung. Itu saja sudah men­jadikan hasil produksinya menu­run drastis.

Bisa digambarkan penurunannya seperti apa?
Sederhana saja pucuk daun apapun yang biasanya kena sinar matahari menjadi mengkerut. Bukan rusak, dia enggak ber­tumbuh dengan benar. Akhirnya enggak bisa tumbuh subur, karena kan untuk tumbuhnya tanaman itu kan dari pucuk. Itu sudah disirami tapi yg ter­jadi seperti itu. Belum lagi ada dampak sosial yang besar.

Dampak sosial seperti apa yang dimaksud?
Dulur - dulur di kampung itu kan ada pro dan ada kontra. Akibatnya jadi enggak rukun. Ini kan prihatin.

Bisa sampai begitu, memang sebelumnya pihak pabrik tidak pernah berembug dengan masyarakat, soal solusi mengh­adapi dampak buruk pemban­gunan pabrik semen itu?
Klaim dari pabriknya sih su­dah. Tapi masyarakat yang meno­lak mengaku belum. Sepertinya yang dipanggil itu hanya yang sudah setuju saja. Terbukti kan akhirnya di MA. Ada warga yang belum pernah disosialisasikan, tapi ngakunya sudah.

Kalau ternyata KLHS-nya keluar dan pabrik Semen Indonesia jadi beroperasi gima­na?
Dengan cara - cara yang be­nar kami akan tetap menyuara­kan penolakan itu. Kami akan tetap berjuang membuktikan kalau pabrik semen itu banyak pelanggaran.

Izin itu kan kewenangan dari Gubernur. Petani sendiri sebelumnya sudah protes ke Gubernur?
Sudahlah mas. Petani itu su­dah dipingpong ke sana - ke­mari. Jelas kan kalo Gubernur Jateng katanya kami enggak bisa menolak perusahaan mem­inta izin. Tapi apa mereka bisa menolak rakyat yang menolak izin? Berarti kan lebih berpihak kepada yang punya duit.

Sejak kapan aksi protes itu berlangsung?
Sejak 2012 sudah ada. Kami juga sudah beberapa kali men­girimkan surat. ***

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya