Berita

Kwik Kian Gie/Net

Wawancara

WAWANCARA

Kwik Kian Gie: Proyek Infrastruktur Harusnya Dibiayai APBN, Kok Malah Ditawarkan Ke Investor

KAMIS, 23 MARET 2017 | 10:08 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengkritik strategi pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi.

Menurut Kwik, seharusnya pembangunan infrastruktur di Indonesia dilakukan secara go­tong royong dan penggunaannya diberikan cuma-cuma kepada masyarakat. Bukan diobral kepa­da asing, sementara masyarakat pengguna diharuskan memba­yar jika ingin menggunakan infrastruktur tersebut. Berikut penuturan lengkap Kwik Kian Gie kepada Rakyat Merdeka:

Bagaimana Anda melihat kebijakan Presiden Jokowi dalam merealisasikan pem­bangunan infrastruktur?

Sekarang kan infrastruktur ini Pak Presiden Joko Widodo sangat mengandalkan pada in­vestasi asing. Nah investasi asingnya tidak langsung masuk, sebab investor atau pengusaha yang punya modal kalau mau menanamkan pada sesuatu, itu kan dia mesti memperoleh laba dan laba itu harus tinggi sesuai kemauannya dia.

Sekarang kan infrastruktur ini Pak Presiden Joko Widodo sangat mengandalkan pada in­vestasi asing. Nah investasi asingnya tidak langsung masuk, sebab investor atau pengusaha yang punya modal kalau mau menanamkan pada sesuatu, itu kan dia mesti memperoleh laba dan laba itu harus tinggi sesuai kemauannya dia.

Maksudnya...

Nah ukurannya laba yang cukup itu apa. Kalau dia punya modal dia pasti lihat, 'kalau saya invest infrastruktur di Indonesia dapat berapa', 'kalau saya invest pabrik makanan di Vietnam berapa'. Jadi infrastruktur diadu dengan barang. Jadi kalau perlu investor itu akan membanding­kan, 'kalau saya membangun pabrik BH di Vietnam lebih untung atau tidak?'. Jadi in­frastruktur diadu dengan barang macam-macam itu.

Jadi Anda mau mengata­kan sesungguhnya investasi di proyek infrastruktur itu kurang 'seksi' dibandingkan industri consumers goods?
Sebenarnya yang saya arti­kan adalah infrastruktur itu di mana-mana, diinvest dibuat oleh pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk rakyat tanpa me­mungut bayaran. Di mana-mana kan seperti itu (tidak bayar), itu kan barang publik. Tapi di sini kok ditawarkan kepada investor swasta asing maupun domestik terutama asing dengan motif carilah laba dengan infrastruktur di Indonesia.

Karena itu tarifnya pemerintah kan harus membatasi, sebab ka­lau tarifnya dia dipasang tinggi, rakyatnya teriak. Tapi kalau tarifnya rendah maka laba yang akan diperoleh kurang. Makanya asing tidak datang-datang.

Saat ini kita kadung banyak mengalokasikan duit APBN untuk membangun proyek infrastruktur besar-besaran. Apa itu nanti menguntungkan tidak bagi kita?
Tergantung, jika nanti in­frastrukturnya jadi, misalnya kita ambil contoh seperti yang kita paham, jalan tol, tergan­tung. Jalan tol itu tarifnya bera­pa yang diatur pemerintah, nanti dia tinggal hitung, gampang sekali itu. Kalau tarif tol sekian, perkiraan yang akan digunakan sekian, saya dapat uang masuk sekian, biayanya sekian, menarik tidak. Kalau itu tidak menarik, saya tidak mau invest, karena di negara lain, di sektor lain lebih menguntungkan.

Dalam hal ini siapa yang diuntungkan kita atau inves­tornya?
Buat Investornya.

Lantas keuntungan apa yang didapat negara ini?
Indonesianya juga dapat ke­untungan karena ketambahan jalan.

Terus untuk rakyat yang tidak menikmati jalan itu?
Nah, akan tetapi jalan raya yang nyaman itu tidak mensejahterakan rakyat jelata. Sedangkan yang aneh, di Amerika sebagai negara yang kapitalis mereka menggratiskan jalan tol. Padahal mereka lebih paham dari kita soal pendapatan yang lebih penting untuk negara dan sebagainya.

Berarti, menurut Anda se­harusnya jalan tol di Indonesia itu gratis?
Menurut saya seharusnya tidak bayar. Sejak dulu seharus­nya tidak. Yang namanya barang publik itu seharusnya disediakan cuma-cuma. Pembiayaannya juga prinsip Indonesia, yakni gotong royong. Jadi pembiyaan yang paling dasar dari Indonesia adalah gotong royong. Kalau itu dibiayai dari pajak, itu kan na­manya gotong royong. Yang kuat bayar pajak lebih, yang kurang, kurang. Tetapi penggunaannya rata secara cuma-cuma.

Bagaimana dengan sektor lainnya?

Kalau sektor selain infrastruk­tur kita lihat sendiri seperti kon­sumsi real estate, semua swasta-swasta sudah besar-besaran baik asing maupun domestik.

Kenapa bisa lebih menarik ketimbang proyek pembangu­nan infrastruktur?
Karena di situ bebas. Di situ pembentukan harganya kom­petitif persaingan. Itu pun bela­kangan ini kan agak seret.

Kenapa?
Karena banyak komentar para investor itu banyak yang belum menentu, banyak yang belun menentu di Indonesia.

Yang membingungkan, men­cuatnya korupsi yang begitu hebat. Nah kemudian ditambah lagi dengan percaturan geopoli­tik, kecenderungan itu nanti dulu lah. Ini dampak Trump apa, dampak dari Brexit apa. ***

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya