Ketidaknetralan PNS Masih Terjadi di Pilkada Yapen

RMOL. Ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih terjadi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Salah satunya, praktik pengarahan massa yang dikoordinir PNS.

Tim Sukses pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ‎Benyamin Arisoy-Nathan Bonai, Ian Mandenas mengatakan bahwa Ketidaknetralan tersebut nampak nyata karena diduga ‎Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran setempat‎ terbukti mengkoordinir 7000 warga luar daerah ke Kepulauan Yapen untuk mencoblos pasangan petahana nomor urut satu Tonny Tesar dan Frans Sanadi.

Tindakan tersebut menurutnya juga didukung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

"Massa itu diangkut menggunakan dua buah kapal ke Kepulauan Yapen untuk mencoblos pasangan petahana. Mereka pada umumnya merupakan mahasiwa dan pelajar," ungkapnya di Jakarta, Rabu (22/3).

Dia memiliki bukti video pengerahan massa itu. Bukti tersebut pun sudah diserahkannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tak hanya video, Ian menegaskan bukti tersebut akan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang tertangkap.

"Bahkan ada pengakuan, tertangkap juga surat keterangan domisli yang dibuat," tambahnya.

Saat ini, lanjutnya, pasangan calon petahana tersebut sudah diperiksa Bawaslu setempat. Kecurangan itu pun merupakan salah satu penyebab dilaksanakannya pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada di Kepulauan Yaspen. Dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat mendiskualifikasi pasangan petahana ‎Tonny Tesar dan Frans Sanadi. ‎

"Apalagi pihak pasangan petahana terbukti membahas upaya pemenangannya dalam rapat Musrenbang (musyawarah Perencanaan Pembangunan) di tingkat distrik menjelang hari pencoblosan. Kemudian pelantikan KNPI. Tentetan kegiatan yang dilakukan tapi mengarahnya bukan pada substansi materi pembahasan terkait dengan pembangunan di daerah, tapi lebih fokus mengenai Pilkada yang diperkuat pengakuan saksi-saksi yang ikut pertemuan tersebut," tukasnya.‎ [sam]