Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Tax Amnesty Project Bohong-Bohongan? 'Periksa Semua Aparatur Pajak Negara Ini'

SENIN, 20 MARET 2017 | 06:47 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

SEBAGAIMANA diperkirakan sebelumnya, bahwa proyek tax amnesty pemerintahan Jokowi akan gagal total. Seluruh asumsi yang dibuat menyangkut target penerimaan APBN telah gagal total.

Demikian pula halnya dengan target repatriasi asset, target deklarasi kekayaan, hanyaah ilusi atau mungkin hanyalah angan angan pemerintah saja.

Bagaimana bisa?. Di tengah klaim keberhasilan tax amnesty yang dilakukan dalam tahun 2016, ternyata penerimaan pajak pemerintah tidak mengalami kenaikan yang berarti dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun 2015. Padahal kondisi ekonomi 2016 sedikit membaik dibandingkan tahun 2015.


Penerimaan pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016 mencapai Rp 1.105 triliun, atau sebesar 81,54 persen dari target penerimaan pajak di APBN Perubahan 2016.

http://bisnis.liputan6.com/read/2693979/penerimaan-pajak-capai-81-persen-dari-target-2016


Sementara penerimaan pajak tahun 2015 senilai Rp 1.055 triliun. Jumlah tersebut mencapai 81,5 persen dari yang ditargetkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.

http://bisnis.liputan6.com/read/2403217/realisasi-penerimaan-pajak-2015-capai-815-dari-target

Dengan demikian hanya ada tambahan penerimaan pajak sebesar Rp 50 triliun pada tahun 2016 ini. Fakta ini menunjukkan bahwa tax amnesty hanyalah dagelan yang memalukan.

Ada apa? Jangan jangan tax amnesty justry menghapus kewajiban atau utang pajak pengusaha pengusaha kelas kakap dan pemerintah hanya menyasar pengusaha dan masyarakat kelas teri.

Dugaan ini beralasan, karena jika ditelusuri lebih jauh penerimaan pajak tidak berasal dari tambahan tax amnesty. Perhatikan berikut penerimaan pajak yang melebihi target seperti :

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai Rp262,4 triliun atau melebihi target yang ditetapkan dalam APBN-Perubahan 2016 sebesar Rp 245,1 triliun. http://www.antaranews.com/berita/604843/kemenkeu-pencapaian-pnbp-2016-melebihi-target

Ada kenaikan yang besar dari pajak pasar modal. Sebagaimana dikatakan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengatakan, kontribusi industri pasar modal ke penerimaan pajak 2016 mencapai Rp 110 triliun atau sekitar 9,95 persen dari realisasi penerimaan pajak 2016 yang mencapai Rp 1.105 triliun.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/10/123108626/kontribusi.pajak.pasar.modal.sepanjang.2016.mencapai.rp.110.triliun


Pertanyaannya lainnya kemana pajak yang diperoleh dari tax amnesty ? jika benar ada repatriasi asset tentu akan memiliki dampak multiflier ekonomi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak. Mengapa tidak terjadi ?

Jangan jangan korupsinya dan manipulasi makin menggila? Sebagaimana dikatakan Sri Mulyani bahwa dirjen pajak adalah direktoorat Jenderal Korupsi. Sri Mulyani Salah Sebut Ditjen Pajak Jadi Direktorat Jenderal Korupsi.

http://economy.okezone.com/read/2016/12/01/320/1556411/sri-mulyani-salah-sebut-ditjen-pajak-jadi-direktorat-jenderal-korupsi

Lebih menggelikan lagi adalah data data yang disampaikan pemerintah tentang penerimaan pajak, tax amnesty, repatriasi, deklarasi, semua tidak singkron antara satu dengan lainnya. Baiknya Pak Jokowi sebagai presiden memeriksa langsung aparat pajak negara ini. Tertibkan !!![***]

Penulis merupakan
pengamat ekonomi energi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya