Penegakan hukum di Indonesia masih di bayang-bayangi kekuasaan hingga kepentingan politik.
Padahal, menurut mantan anggota DPR RI Nurhadi M. Musawir mengatakan, penegakan hukum cukup berpengaruh dengan pemerintah di suatu negara.
"Pemerintah yang baik, penegak hukum bisa menegakkan hukum dengan baik," katanya dalam diskusi 'Membongkar Kebobrokan Penegakan Hukum Rezim Jokowi: Dari Korupsi Bus TransJakarta Sampai Suap Pajak Adik Ipar'
di kampus STIE Bank Islam Sjafruddin Prawiranegara, Johar Baru, Jakarta (Sabtu, 18/3).
di kampus STIE Bank Islam Sjafruddin Prawiranegara, Johar Baru, Jakarta (Sabtu, 18/3).
Nurhadi mengatakan, masyarakat kelas bawah harus bergerak dalam mengawal proses penegakan hukum. Mengingat, pihak penegak hukum yang berada di atas juga tetap perlu diawasi.
"Penegak hukum tidak berani bongkar kasus-kasus besar lebih jauh. Hanya sekadar menenangkan masyarakat. Itu tidak boleh, artinya hukum harus independen dan diawasi masyarakat," je;asnya.
Nurhadi menilai kinerja penegak hukum, di mana Indonesia berada di peringkat 70 dunia. Padahal, Indonesia termasuk negara yang kaya, sementara rakyatnya masih banyak yang hidup miskin.
"Kita kaya raya tapi masyarakat miskin. Masyarakat masih kurang sejahtera dan tidak mendapat fasilitas dalam mewujudkan keadilan sosial. Artinya, penegakan hukum kurang adil," tegasnya.
[wah]
