Berita

Ilustrasi/Net

Hukum

Inilah Alasan KPK Tak Mau Mempublikasi 14 Nama Pengembali Duit E-KTP

JUMAT, 17 MARET 2017 | 15:50 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki alasan tersendiri hingga tak mempublikasi 14 nama yang telah mengembalikan aliran uang korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Jurubicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan, alasan pertama untuk melindungi saksi. Kedua keterangan 14 pihak tersebut diperlukan dalam mengungkap siapa-siapa saja yang menerima aliran uang haram e-KTP.

Menurut Febri, jika penyidik KPK telah menetapkan 14 nama tersebut menjadi tersangka, maka pastinya diumumkan.


"Saya kira nama yang tidak terlibat dengan kasus ini tak perlu resah," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (17/3).

Sejauh ini, banyak kalangan yang mendesak KPK untuk mengumumkan 14 nama yang telah mengembalikan uang. Salah satunya desakan dari Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah.

Jika merunut pada persidangan perkara korupsi proyek e-KTP, Irman dan Sugiharto merupakan dua dari 14 nama yang telah mengembalikan uang.

Berikutnya ada nama bekas Sekjen Kemendagir, Diah Anggraini. Dipersidangan kedua Diah yang dihadirkan sebagai saksi mengaku telah mengembalikan aliran uang korupsi proyek e-KTP kepada KPK. Namun JPU KPK Irene Putri masih meragukan keterangan Diah. Menurut Jaksa Irene Diah bakal dipanggil kembali sebagai saksi.[wid]


Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya