Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencecar keterangan saksi yang meringankan Basuki Tjahaja Purnama(Ahok) dalam kasus dugaan penistaan agama. Ini lantaran saksi tidak konsisten dalam memberi keterangan.
Ketua JPU Ali Mukartono menilai keterangan yang diberikan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Belitung Timur periode 2006-2007 Juhri mengenai selebaran kampanye hitam di Pilgub Bangka Belitung tidak konsisten.
"Ada yang tak konsisten dengan keterangan saksi mengenai selebaran di Kabupaten Belitung. Dikatakan tadi pertanyaan hakim, dari selebaran itu tidak ada tindak lanjut dan konfirmasi. Tapi kok dibilang ada pidana," cecar Ali dalam persidangan yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Jaksel, Selasa (14/3).
Juhri kemudian menjawab. Menurutnya, selebaran itu disimpulkan oleh Panwaslu Kabupaten Belitung dan telah dilaporkan ke Panwaslu Provinsi Babel dengan dugaan pelanggaran pidana.
"Itu hasil rapat pleno. Kesimpulan kita (atas selebaran) harus diteruskan ke provinsi. Yang memutuskan di provinsi. Administrasi dan pidana. Selebaran itu masuknya pelanggaran pidana," jawab Juhri.
Namun, Ali kembali tetap mempertanyakan alasan Panwaslu Babel cepat menyatakan selebaran itu masuk dalam pelanggaran pidana. Padahal temuan itu belum diproses di pengadilan.
"Apakah pelanggaran itu sudah disampaikan ke pengadilan," tanya Ali.
Juhri dengan sigap menjawab, "belum".
Ali kemudian membeberkan isi berita acara pemeriksaan (BAP) Juhri. Dalam BAP ditemukan adanya perbedaan antara keterangan yang ditulis Juhri dengan kesaksiannya saat di persidangan.
"Dari BAP Saudara, huruf 7F, apakah panwaslu menindaklanjuti pelangaran tersebut. Dilaporkan panwas kabupaten ke provinsi dan terhadap pelanggaran tersebut sudah diproses. Tapi berdasarkan hasil kajian panwas provinsi menyebutkan hasil dari laporan tersebut belum ada pelanggaran pidana. Nah yang benar yang mana?," tanya Ali.
"Ada pidana," ujar Juhri.
"Artinya, yang di BAP ini salah?," tanya Ali lagi.
Juhri kemudian menjelaskan bahwa berdasarkan laporan dari hasil rapat pleno, disimpulkan ada pelanggaran pidana dari selebaran black campaign berbau Sara yang ditemukan.
Ia pun mengakui, ada kesalahan dalam penulisan BAP karena menyebut tidak ada tindak pidana.
"Kita semua himpun laporan termasuk dari timsesnya pak Basuki dalam rapat tersebut dan setelah kita bawa ke kepolisian hasilnya ada tindak pidana. Jadi di BAP itu salah," pungkas saksi yang meringankan Ahok itu.
[ian]
