Berita

Gedung KPK/Net

Hukum

KPK Diragukan Mampu Usut Tuntas Korupsi E-KTP

SELASA, 14 MARET 2017 | 10:54 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Keberanian KPK mengungkap tuntas kasus e-KTP yang diduga melibatkan puluhan anggota DPR sangat diragukan.

Pasalnya, kinerja KPK di era kepemimpinan Agus Raharjo hanya sebatas melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), sementara pengembangan kasus-kasus besar cenderung prestasinya sangatlah minim.

"Jika benar ada nama-nama anggota DPR yang diduga terlibat sudah mengembalikan sejumlah uang kepada KPK seharusnya segera di tetapkan sebagai tersangka, karena pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidananya," ujar pengamat politik dari NCID, Jajat Nurjaman, Selasa (14/3).


"Namun sangat disayangkan dalam hal ini (korupsi e-KTP) KPK terlihat seperti melakukan tarik ulur dan terkesan tidak berani mengambil sikap tegas apalagi berurusan dengan DPR," tutur Jajat menambahkan.

Menurutnya, ini adalah momentum tepat untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK yang sebelumnya sudah dikecewakan karena menilai sebuah kasus dugaan korupsi hanya sebatas tidak ada niat.

Jika tidak ingin dicap sebagai lembaga yang memainkan isu untuk kepentingan politis, sebaiknya KPK segera menindak tegas orang-orang yang diduga terlibat korupsi berjamaah e-KTP, dan tidak sebatas menebar opini.

"Mengungkap tuntas oknum yang terlibat korupsi berjamaah e-KTP diperlukan keberanian dari para pimpinan KPK. Dan mengingat dampak korupsi ini sangat dirasakan langsung oleh rakyat, tidak ada alasan bagi KPK selain segera mengusut tuntas semua oknum yang terlibat," tukas Jajat. [rus]

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Bukan Indonesia yang Bebaskan Flotilla dari Israel

Sabtu, 23 Mei 2026 | 01:30

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Asosiasi Dosen Tuntut Gaji Minimal Dua Kali Lipat UMP

Senin, 25 Mei 2026 | 12:20

Zulhas Jangan Limpahkan Salah Nama Desa ke Bawahan

Senin, 25 Mei 2026 | 12:19

Fraksi Gerindra Apresiasi Pemulangan 9 WNI, Sebut Bukti Efektivitas Diplomasi RI

Senin, 25 Mei 2026 | 12:04

Dolar Kabur, Mafia Makmur

Senin, 25 Mei 2026 | 12:00

Rencana Jokowi Keliling Indonesia Diduga Terkait Dinamika Politik 2029

Senin, 25 Mei 2026 | 11:55

Kiai Imam Jazuli Perkuat Inovasi Pesantren Lewat Workshop Nasional

Senin, 25 Mei 2026 | 11:52

Pengamat Soroti Dampak Zulhas Salah Informasi ke Presiden

Senin, 25 Mei 2026 | 11:44

GOR Tri Lomba Juang Bakal Direhabilitasi Standart World Athletics Certification System

Senin, 25 Mei 2026 | 11:41

Awal Pekan, Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp81 Ribu per Kg

Senin, 25 Mei 2026 | 11:39

LOFF 2026 Dorong Kota Semarang Jadi Pusat Ekosistem Sinema Dunia

Senin, 25 Mei 2026 | 11:31

Selengkapnya