Berita

Marzuki Alie/Net

Wawancara

WAWANCARA

Marzuki Alie: Saya Minta Saudara Andi Narogong Membuktikan Bahwa Dia Betul-betul Menyerahkan Uang Ke Saya

SENIN, 13 MARET 2017 | 09:23 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Politikus asal kota em­pek-empek ini terkejut bukan kepalang begitu namanya masuk daftar politikus yang diduga ikut menikmati duit korupsi pengadaan KTP elektronik alias e-KTP. Marzuki yang kala itu menjabat sebagai Ketua DPR, disebut menerima duit korupsi e-KTP sebesar Rp 20 miliar.

Dalam sidang perdana kasus e-KTP, Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanny mengungkap nama-nama besar yang diduga tu­rut menerima duit haram tersebut. Mereka adalah; bekas Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, bekas Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Ketua DPR Setya Novanto

Marzuki buru-buru mem­bantah isi dakwaan tersebut. Berikut penjelasan politisi Partai Demokrat tersebut;


Kenapa Anda tidak me­nyangka akan terseret dalam kasus ini?
Karena sepanjang di DPR, sa­ya tidak pernah mau main-main anggaran, proyek. Silakan tanya teman-teman di Badan Anggaran (Banggar), dan Kementerian. Pernahkah Marzuki Alie selaku ketua DPR meminta alokasi anggaran, mengawal proyek, atau memperjuangkan proyek, mengamankan proyek. Saya yakin nama saya pasti dicatut ini, makanya lapor ke Bareskrim.

Atas dasar apa Anda mengatakan nama Anda telah di­catut?
Karena tidak sekali ini saja nama saya disebut terlibat dalam bagi-bagi jatah suap. Contoh soal pembangunan gedung DPR dengan anggaran Rp 2 triliun. Saat itu saya memperhatikan betul proyek tersebut, karena menilai anggarannya terlalu ma­hal. Akhirnya pada saat Review saya tanya, bisa 1 triliun saja? Katanya bisa. Artinya sudah ada space Rp 1 triliun untuk bagi-bagi. Tapi kemudian kan saya juga yang disalahkan. Dalam kasus ini sama.

Sebagai Ketua DPR saat itu, Anda kan harusnya tahu kalau proyek ini bermasalah?

Saya tidak tahu, karena tidak pernah terlibat mulai dari peren­canaan, penganggaran, hingga pelaksanaan proyek. Semua proyek itu dikerjakan langsung oleh komisi-komisi di DPR, ber­sama dengan mitranya dari pe­merintah. Terkecuali, jika dalam proyek-proyek itu bermasalah, barulah mendapat perhatian khusus pimpinan DPR. Misalnya deadlock antara komisi dengan pemerintah, lapor ke pimpi­nan lalu diambil alih, dipanggil menteri dan komisinya dicari solusinya. Nah program e-KTP waktu itu enggak dapat perhatian, karena enggak ada laporan kalau saat itu proyeknya bermasalah.

Sebagai pimpinan, Anda harus dapat laporan?
Iya. Banyak kasus yang sam­pai ke pimpinan, tapi yang nggak sampai ke pimpinan ya kami juga nggak cari-cari, karena bukan kapasitas kami untuk mencari-cari. Kan sudah ada koordinatornya. Makanya saya yakin dan percaya tidak mungkin nama saya disebut, saya kaget makanya.

Nilai proyek ini kan besar. Anda sebagai pimpinan tidak tergerak untuk mengawasi?
Tidak. Kalau bicara nilai proyek yang Rp 5,9 triliun itu, sebetulnya sama dengan proyek lainnya. Yang berhak mengadakan pengawasan ada­lah mitranya. Sebagai pimpinan DPR, saya tetap tak berwenang untuk menelusuri satu per satu permasalahan di komisi. Kecuali ada masalah yang dilaporkan.

Anda pernah dimintai ket­erangan oleh KPK terkait kasus ini?
Saya tidak pernah dipanggil KPK dan saya pastikan itu tidak benar kalau ada yang bilang saya sudah dipanggil.

Tapi nama Anda kok bisa masuk dalam dakwaan. Tanggapannya?
Menurut saya keterangan ini tidak didasari, saya mohon maaf kepada KPK, mungkin sahabat-sahabat KPK bekerja secara profesional, hendaklah yang belum dikonfirmasi, yang belum diklarifikasi, belum dilihat aliran uangnya, janganlah dulu disebut nama Marzuki Alie.

Di dalam dakwaan Anda kan disebut menerima uang dari Andi Narogong?
Saya tidak kenal dengan dia. Saya tidak pernah bicara apa pun tentang e-KTP, saya tidak pernah bermain proyek-proyek yangg terkait dengan siapa pun.

Tapi anda kenal dengan Andi Narogong?
Enggak. Bagaimana bentuk mukanya, bagaimana sosoknya saya enggak tahu. Saya baru ta­hu namanya kemarin. Ngapalin namanya saja susah.

Anda siap dipanggil ke pengadilan?
Saya siap jadi saksi. Kalau di­mintai keterangan, saya akan da­tang. Sebagai warga negara saya wajib datang. Jadi saya minta ke­pada KPK untuk membuktikan, kepada saudara Andi Narogong untuk membuktikan, bahwa dia betul-betul menyerahkan uang. Ini tantangan kepada Andi Narogong, ini tantangan kepada kedua terdakwa, untuk membuk­tikan apakah ada hubungannya dengan Marzuki Alie. ***

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya