Inilah Dosa Gamawan Fauzi Di Korupsi e-KTP Versi ICW

RMOL. Kasus korupsi pengadaan KTP berbasis elektronik (e-KTP) merupakan kasus yang tergolong paling besar merugikan keuangan negara.

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Tama S Langkung mengatakan, kerugian yang ditimbulkan oleh proyek tersebut hingga Rp. 2,3 triliun.

"Saya juga melihat kasus ini boleh dibilang kasus paling besar karena potensi kerugian negara sampai dengan 2,3 triliun. Saya enggak tahu ya apakah ada kasus di KPK yang lebih dari 2,3 triliun," ujarnya dalam diskusi bertajuk "Samber Gledek e-KTP" di Bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3).

ICW, kata dia lagi, 2011 lalu pernah membuat review soal proyek pengadaan e-KTP jauh sebelum penetapan tersangka oleh KPK terhadap Irman dan Sugiharto. Bahkan, ada fakta ditemukan terkait Mendagri Gamawan Fauzi dan Irman.

"Disitu kita sampaikan soal review pengadaan e-KTP pertama untuk saja kita minta persoalan proyeknya itu ada beberapa pelanggaran menurut kita soal post feeding itu pun dibuatkan di KTP ada pelanggaran ini post feading itu kan gak boleh menurut Perpres 54 2010," ungkapnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga melihat ada satu kejanggalan dalam penandatanganan kontrak yang dilakukan oleh Gamawan. Dimana Gamawan tanda tangan kontrak pada saat masa tenggang yang seharusnya dipakai oleh pihak perusahaan yang ditolak tendernya untuk menggugat hasil tender.

"Kemudian Pak Gamawan tanda tangan kontrak pada masa saat sanggah banding. Ini juga ga boleh menurut aturan," bebernya.

Apabila semua kejanggalan tersebut masuk ke ranah pidana, Tama berharap Gamawan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. [sam]