Pemerintah memiliki waktu 30 hari untuk menentukan dirut utama Pertamina. Akan tetapi, sudah melebih waktu, Presiden Joko Widodo belum juga menunjuk pejabat definitif.
Untuk itulah, masa kerja Yenni Andayani sebagai Plt dirut Pertamina diperpanjang.
"Ya itu artinya tarik menariknya kenceng, artinya tidak sekadar hari ini, tapi itu berkaitan konstelansi politik nasional yang berujung pada agenda-agenda politik ke depan," kata pengamat ekonomi, Ichsanuddin Noorsy kepada Kantor Berita Politik RMOL, tadi malam.
"Karena Pertamina masih menjadi sasaran empuk untuk dikorup," imbuhnya.
Informasi terakhir menyebutkan, Dewan Komisaris Pertamina sudah memberikan rekomendasi tiga nama terbaik untuk calon dirut dari lima orang internal Pertamina. Tiga di antaranya adalah Direktur Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia, Rachmad Hardadi; Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam; dan Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Pertamina, Yenni Andayani.
"Dari lima nama jadi tiga nama, muncul lagi persoalan kriteria apa yang digunakan (memilih dirut Pertamina) dalam rangka meningkatkan ketahanan energi dalam negeri," ujar Noorsy.
Sebab, ia melihat strategi di masa kepemimpinan Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang tidaklah utuh. Tingkat ketahanan energi masih sangat tergantung impor. Di sisi lain ada strategi dari Pertamina ingin meningkatkan ketahanan energi di bidang hulu sehingga ada jaminan ketahanan energi nasional itu naik.
"
Nah sekarang pertanyaan besarnya pemerintah sedang mengupayakan apa? kalau pakai janji pemerintah dengan mencabut subsidi 12 November 2014 dan itu berlaku mekanisme pasar bebas, maka ketahanan energi seharusnya dinaikkan, karena sudah mekanisme pasar bebas," paparnya.
Noorsy menegaskan, tidak ada alasan pemerintah melalui Pertamina untuk menunda-nunda keputusan.
"Karena permainan ini akan mengganggu ketahanan energi nasional, kalau tidak terganggu,
henky pengky membesar," tukasnya.
[wid] Â
